Kejar Setoran, ​DPRD Kabupaten Pasuruan Gelar Tiga Agenda Paripurna Sekaligus dalam Sehari

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Seperti mengejar setoran, DPRD Kabupaten Pasuruan dalam sehari sampai menggelar tiga agenda paripurna pembahasan APBD Perubahan 2021. Para anggota legislatif itu mengancang-ancang, APBD perubahan harus diselesaikan pekan depan.

Ketua DPRD Pasuruan Sudiono Fauzan menjelaskan bahwa ada dua agenda paripurna yang digelar untuk percepatan dalam penyelesaian APBD Perubahan 2021.

Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan

Sebab, waktu yang tersisa dalam penyelesaian APBD perubahan terhitung hanya sisa 2 pekan. Karena bulan ini, Perubahan APBD 2021 itu harus segera dirampungkan.

“Optimalisasi waktu kami lakukan agar APBD Perubahan bisa segera disahkan. Sehingga, program-program yang telah dirancang bisa dikerjakan,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, tiga paripurna yang dilangsungkan pada Rabu (15/9), selain pengantar nota keuangan rancangan Perubahan APBD 2021 dan pandangan umum fraksi-fraksi atas pengantar nota keuangan rancangan Perubahan APBD 2021, juga paripurna persetujuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK).

Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih

Perubahan APBD 2021 ini mengacu pada KUPA PPAS Perubahan 2021 yang telah disepakati bersama antara legislatif dengan eksekutif. Dalam KUPA PPAS Perubahan 2021, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 3,1 triliun. Sementara, belanja daerah diperkirakan Rp 3,4 triliun.

“Mengacu pada KUPA PPAS Perubahan, terjadi defisit anggaran sekitar Rp 277 miliar,” imbuhnya.

Sementara Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memaparkan, beberapa sumber pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan. Seperti PAD yang mengalami penurunan sekitar Rp 3,5 miliar dari sebelumnya Rp 724 miliar, diproyeksikan hanya Rp 720 miliar.

Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan

Belum lagi, proyeksi pendapatan lain yang juga mengalami penurunan. Seperti retribusi daerah dan pendatan lain yang sah. Sementara, di sisi belanja, ada beberapa yang mengalami kenaikan. Seperti belanja pegawai mengalami kenaikan dari yang semula Rp 1,174 triliun menjadi Rp 1,177 triliun. (*/bib/par/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News