Ketua PCNU Kota Kediri: Ahwa Tidak Jamin Bebas Politik Uang

KEDIRI (BangsaOnline) - KH Ahmad Subakir, Ketua Tanfidziyah Pengurus Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri mewanti-wanti agar kasus Muktamar NU di Makassar jangan sampai terulang.

“Keputusan-keputusan Muktamar di Makassar itu kan hanya setengah. Yang setengah keputusan PB (NU), bukan keputusan Muktamar, karena waktu di Muktamar pembahasannya tak ada yang tuntas,” katanya. “Semua PCNU tahu itu tapi kita diam, ” tambahnya.

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

Begitu juga soal politik uang. “Semua sudah tahu. Karena itu kalau politik uang di Muktamar Makassar itu terulang (di Jombang) berarti kita ini jahil murakkab (bodoh berkali lipat –red). Lha iya,semua peserta Muktamar di Makassar tahu soal itu. Karena itu jangan sampai terulang lagi,” katanya.

Apa benar semua PCNU juga sudah tahu siapa oknum yang selama ini jadi penyuap muktamirin? “Ya, iya. Semua sudah tahu waktu bagi-bagi uang. Kan semua. Jadi semua peserta tahu (jalurnya) siapa yang bagi-bagi uang,” katanya.

Karena itu ia tak setuju dengan pendapat kelompok yang menggulirkan sistem pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) bahwa Ahwa itu untuk mengeliminir politik uang.

Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU

“Memangnya ada jaminan para kiai yang duduk di Ahwa itu tak money politics. Saya selalu mengatakan, justru menyuap kiai yang jumlahnya kecil itu lebih gampang ketimbang menyuap kiai dalam jumlah besar,” katanya dengan nada meninggi.

Ia – lagi-lagi - menegaskan bahwa sistem Ahwa tak menjamin bersih dari politik uang.

“Ada yang bilang bahwa yang duduk di Ahwa itu kan para kiai. Masak kiai money politics. Masak kiai bisa dibeli. Saya tegaskan, apa yang disuap di Muktamar Makassar itu bukan para kiai? Semua yang terima uang itu para kiai,” katanya – lagi-lagi - dengan nada tinggi.

Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?

Ia mengingatkan, jangan dikira selama ini para pimpinan NU di daerah tak tahu. “Cuma kita ini diam, tak vulgar, tapi semua kita tahu,” katanya.

Karena itu ia minta dengan sangat kepada panitia, PWNU, PBNU dan semua kandidat ketua umum serta Rais Aam agar Muktamar NU di Jombang jangan sampai dinodai dan mengulang praktik politik uang seperti dalam Muktamar NU di Makassar. “Kalau itu terjadi lagi, kita jahil murakkab, jelas jahil murakkab,” katanya.

Sementara Wakil Sekjen PBNU Masduki Badlowi menuturkan bahwa Ahwa belum jadi keputusan Munas dan Konbes. “Konbes di Kempek (Pesantren Kempek Cirebon – red) tidak memutuskan Ahwa, tapi merekomendasikan agar Ahwa didiskusikan,” katanya. Begitu juga dalam Munas dan Konbes di Jakarta. Tak ada keputusan Ahwa diterapkan dalam Muktamar NU ke-33 karena mayoritas PWNU yang hadir menolak.

Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya

Selain berbicara mengenai Ahwa, KH Ahmad Subakir juga meminta agar Panitia Muktamar NU segera membagikan materi Muktamar NU ke-33 yang akan digelar di Jombang pada 1 hingga 5 Agustus 2015.

“Sebab kalau materi Muktamar yang berat-berat itu dibagikan pada waktu Muktamar kami jelas kesulitan untuk membahas,” kata Kiai Ahmad Subakir kepada BangsaOnline.com, Senin (16/3).

Sikap meminta materi Muktamar NU, kata Kiai Subakir, adalah sikap resmi PCNU se-karesidenan Kediri yang terdiri dari PCNU Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35

“Tujuh PCNU ini secara berkala mengadakan pertemuan. Jadi ini permintaan resmi,” katanya sembari menyatakan bahwa tempat pertemuan itu berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya.

Namun Kiai Subakir mengaku tak punya prasangka buruk terhadap panitia, PWNU dan PBNU. Menurut dia, tak boleh berburuk sangka, misalnya, menuduh panitia tak mampu atau ini suatu taktik karena di balik tidak dibagikannya materi itu ada trik dan maksud tertentu. “Gak boleh (su’udzon). Kami hanya bisa meminta agar materi Muktamar itu segera dibagikan,” katanya.

Sebab, kata Kiai Subakir, kalau materi Muktamar itu dibagikan sekarang, para pimpinan PCNU bisa membahas secara mendalam. Misalnya, bisa membahas masalah bahtsul masail, program, masalah organisasi, masalah rekomendasi dan sebagainya. “Jadi waktu Muktamar kita bisa tenang membahas program dan sebagainya,” pungkasnya.

Baca Juga: Muktamar NU, Yahya Staquf, Birahi Politik, dan Sandal Tertukar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News