Pembangunan Tanggul Banjir di Sungai Kaliputih Kediri Tuai Kontroversi

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pembangunan tanggul pencegah banjir di pinggir sungai Kaliputih, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, menuai kontroversi antarwarga. Tanggul dengan panjang sekitar 280 meter itu menjadi perdebatan warga RT 13 dan RT 14 RW 03 kecamatan setempat.

Mayoritas warga di wilayah itu mendukung pembangunan tanggul pencegah banjir untuk mengatasi luapan sungai ketika musim hujan. Sedangkan untuk warga yang tidak mendukung ternyata bukan dari wilayah tersebut.

Warga yang tidak mendukung pembangunan tanggul tersebut sempat menghentikan proses pembangunan dan berdalih bangunan itu 'memakan' tanah tanpa ganti rugi. Bahkan, video proses penghentian proyek juga viral di media sosial.

Namun, ketika tim dari Dinas PUPR Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto, dan Kelurahan Pojok, turun ke lapangan, warga yang memprotes pembangunan tanggul tidak menampakkan diri. Lurah Pojok, Erly Maya Muryati, mengatakan bahwa wilayah tersebut sering kebanjiran ketika musim hujan karena meluapnya air sungai.

Maka dari itu, ia selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Kediri untuk mengatasi keluhan warga di wilayahnya. Menurut Erly, warga minta pemerintah membangun tanggul di pinggir sungai, agar pemukiman warga tidak kebanjiran lagi bila musim hujan tiba.

Rencananya, tanggul pencegah banjir itu mau dibangun pada tahun lalu, tapi gagal karena semua dana digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Erly menuturkan, proyek ini sebenarnya tidak bermaksud merugikan warga, murni untuk mengatasi banjir.

"Tahun 2021 ini akhirnya pembangunan tanggul bisa diwujudkan. Semua ini bisa terwujud berkat dukungan warga juga," ujarnya, Senin (25/10).

Ia justru mempertanyakan kepada warga yang protes ketika pembangunan tanggul dimulai. Padahal, pembangunan tanggul itu merupakan aspirasi warga setempat.

"Setelah kami bertemu warga langsung, diketahui bahwa yang kemarin protes dan sempat menghentikan proyek, ternyata bukan warga RT 13 dan 14 RW 03. Warga sendiri sangat mendukung pembangunan tanggul pencegah banjir ini," paparnya.

Salah satu warga pemilik tanah, Slamet (65), mengatakan bahwa tanahnya memang ada yang terkena pembangunan tanggul itu dan itu adalah tanah pemajekan (tanah hak miliknya).

"Saya sebenarnya tidak mempersoalkan masalah itu dan saya mendukung pembangunan tanggul. Tapi, apakah nanti tanah yang sekarang terkena proyek itu masih dikenakan pajak?," tanya Slamet.

Mendapat pertanyaan itu, Erly akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan BPN. "Untuk masalah tersebut, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama BPN," kata Erly.

Sementara itu, Kabid Pengairan Dinas PUPR Kota Kediri, Ubay, mengatakan tanggul tersebut untuk mencegah banjir ke permukiman warga. Bahwa tahun 2019 terjadi banjir dengan ketinggian air sampai 3 meter lebih.

"PU itu dalam membangun tanggul parapet (penahan banjir) ini tidak ingin merugikan masyarakat. Pembangunan tanggul ini sebenarnya juga berdasarkan usulan dari warga. Ternyata setelah kami turun langsung ke lapangan, warga malah mendesak agar pembangunan dilanjutkan," ucap Ubay.

Ketua RT 13 Kelurahan Pojok, Suwarno, menyebutkan bahwa warga RT 13 RW 03 menerima pembangunan tersebut. Memang, kata dia, ada 2 warga yang mempersoalkan tanahnya (terkena proyek), tetapi akhirnya semua setuju adanya proyek tanggul tersebut.

"Kemarin memang ada demo sejumlah orang yang sempat menghentikan proyek. Saya tidak tahu itu orang mana, yang jelas warga sangat mendukung pembangunan tanggul itu," kata Suwarno. (uji/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News