Mohammad Hotib, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Mohammad Hotib, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Bangkalan geram dengan melambungnya anggaran belanja pegawai Pemkab Bangkalan yang menyentuh Rp. 809 miliar, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2019.
Mirisnya, produktivitas kerja pegawai minim. "Kepuasan masyarakat atas pelayanan juga sangat rendah," jelasnya saat hearing Komisi A dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan Inspektorat Bangkalan terkait Rancangan APBD tahun 2022, Rabu (4/11).
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Salurkan 258 Beasiswa Prestasi dan 1.342 Bantuan Operasional Pendidikan
Karena itu, ia mempertanyakan tren belanja pegawai yang semakin tahun semakin meningkat. Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan nyaris menembus angka 12.000.
"Namun, jumlah pegawai yang gemuk tidak memberikan dampak signifikan pada kepuasan pelayanan kepada masyarakat, jasa pelayanan publik masih jelek," ungkapnya.
Apalagi, kata Hotib, saat ini pegawai negeri mendapat reward yang dikucurkan lewat tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Sabet 4 Penghargaan di Ajang Inovasi dan Teknologi Award 2024
"Seharusnya, dengan ada TPP, kinerja ditingkatkan, tidak ada alasan lagi malas-malasan bekerja, etos kerja harus meningkat, mengingat uang yang dibayarkan untuk gaji dan dana TPP bersumber dari rakyat," tukasnya.
Menyikapi hal ini, politikus PKB tersebut meminta Inspektorat Kabupaten Bangkalan secara aktif melakukan pengawasan intenal terhadap kinerja pegawai. Mulai dari disiplin kerja, seperti jam masuk kerja.
"Seharusnya, Pemkab Bangkalan harus tegas, kapan ASN mana yang diberikan reward (hadiah) dan kapan punishment (hukuman) diberikan. Jangan sampai pegawai yang jarang masuk, hanya titip absen, diberikan reward yang sama, dengan ASN yang betul-betul bekerja," cetusnya.
Baca Juga: Tingkatkan Keamanan Perempuan dan Anak, DPRD Bangkalan Upayakan Dua Raperda Selesai Tahun ini
Untuk mengantisipasi perilaku pegawai yang hanya titip absen itu, Hotib meminta Pemkab Bangkalan memfungsikan kembali presensi elektronik. "Jika perlu seluruh OPD melakukan pengadaan mesin absensi berbasis retinal recognition (pemidaian mata)," ungkapnya.
"Presensi digital sebagai langkah strategis guna meningkatkan kedisiplinan ASN, baik dari tingkat kehadirannya maupun produktivitasnya, sehingga tujuan dari adanya aparatur pemerintah yakni memberikan pelayanan yang optimal, cepat dan mudah segera terwujud," pungkasnya (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
