Bupati, DPRD, Wagub, dan Wakil Ketua MPR Kompak Percepat Penuntasan Infrastruktur Kali Lamong

Bupati, DPRD, Wagub, dan Wakil Ketua MPR Kompak Percepat Penuntasan Infrastruktur Kali Lamong Ketua KWG, M. Syuhud Almanfaluty saat memberikan sambutan Dialog Terbatas Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi. Foto: Ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dialog Terbatas dengan tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi: Peran Legislatif Dalam Pemulihan Ekonomi Lokal di Kabupaten Gresik" yang digelar di Hotel Aston Inn, GKB, Kecamatan Manyar, Sabtu (20/11), berlangsung menarik.

Acara yang diinisiasi () kerja sama dengan itu mengangkat isu percepatan infrastruktur jalan poros desa (JPD), pendidikan, dan Kali Lamong.

Ada sejumlah narasumber yang dihadirkan secara online maupun offline. Untuk yang hadir online, ada Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua Much Abdul Qodir, Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan, Ahmad Nurhamim, dan Nur Saidah.

Sementara narasumber yang hadir offline yaitu, Wakil MPR RI Jazilul Fawaid, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Dalam dialog tersebut, para narasumber sepakat mempercepat penuntasan infrastruktur jalan poros desa (JPD), sarana pendidikan, dan Kali Lamong.

Khusus jalan poros desa dan sarana pendidikan, akan dilakukan perbaikan secara bertahap memprioritaskan yang mengalami kerusakan berat.

Sementara untuk Kali Lamong, saat ini fokus pembebasaan lahan sepanjang 62 kilometer dengan luas 282 hektare untuk keperluan normalisasi. Eksekutif dan legislatif telah siap mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut.

Sementara Wagub Jatim dan Wakil Ketua MPR RI juga siap melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk pananggulan dan normalisasi yang diestimasikan menelan anggaran APBN hingga Rp 1,1 triliun lebih.

Dalam dialog tersebut, ada sejumlah audiens yang diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengungkapkan kondisi infrastruktur di wilayah mereka.

Misalnya, Kepala Desa (Kades) Gredek Kecamatan Duduksampeyan, Muhammad Bahrul Ghofar. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 hanya 20 ruas JPD dengan panjang 75 km yang dialokasikan anggaran untuk perbaikan, dari 228 ruas se-Kabupaten Gresik.

"JPD saat ini kondisinya memprihatinkan. Banyak yang rusak. Untuk itu, pemerintah harus lakukan langkah konkret untuk perbaikan dengan mendahulukan yang mengalami kerusakan parah," kata Ghofar.

"Kalau tahun 2022 mampunya 20 ruas misalnya, harus tuntas. Jangan sampai anggaran perbaikan jalan itu diecer kecil-kecil sehingga hasilnya tak maksimal. Dampaknya, jalan cepat rusak," pintanya.

Sementara Siswadi, Kades Dapet, Kecamatan Balongpangang mengapresiasi langkah Bupati Gresik yang getol melakukan normalisasi Kali Lamong dengan pengerukan. Baik dengan dana APBD maupun menggandeng perusahaan lewat dana corporate social responsibilty (CSR).

"Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas aksi nyata dalam normalisasi Kali Lamong dan anak Kali Lamong untuk mencegah banjir," ucap Siswadi.

Di sisi lain, Ketua Komisi III , Asroin Widiana menyoroti anjloknya alokasi anggaran untuk penanganan JPD dan Kali Lamong pada tahun 2022. Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran sebelum Covid-19, plotting anggaran untuk DPUPR bisa mencapai di atas Rp 750 miliar. Namun, di tahun 2022 diproyeksikan hanya Rp 227 miliar.

"Itu pun dibagi untuk tiga bidang, Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya. Jadi masih jauh dari harapan," ungkapnya.

Idealnya, menurut Asroin, ada plotting anggaran yang pakem untuk penanganan perbaikan jalan. Misalnya Rp 200 atau 300 miliar per tahun. Sehingga satu periode kepemimpinan bupati bisa tuntas.

Simak berita selengkapnya ...