Suasama ketika DPMPTSP Gresik menggelar FGD dengan Komisi II DPRD Gresik. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
Wakil Ketua Komisi II DPRD, M Syahrul Munir, juga menyarankan DPMPTSP menambah tenaga. Apalagi, tugas DPMPTSP Gresik nantinya semakin banyak karena masyarakat yang sekadar membuat rumah diwajibkan mengurus Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
"Sehingga perizinan lebih banyak membutuhkan tenaga. Hal ini agar layanan perizinan bisa lebih cepat," ucap Syahrul.
Saat ini, DPRD Gresik tengah membahas rancangan peraturan daerah (Reperda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2021-2041. Ia meminta agar DPMPTSP untuk lebih siap dan memperbaiki layanan.
"Makanya, DPMPTSP Gresik harus lebih siap untuk songsong Raperda RTRW. Sebab, ini juga akan terkait masuknya investasi. Dengan RTRW baru nanti akan ada plotting arah investasi untuk kawasan. Gresik selatan jadi apa, Gresik utara jadi apa, dan Pulau Bawean jadi apa," urai Syahrul.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Gresik, Musa, menambahkan bahwa layanan ASN di perizinan sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan termasuk SDM. Sebab, saat ini sistem perizinan sudah OSS.
"Saya harap, sudah tak ada keluhan dalam layanan perizinan," kata Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, Lilik Hidayati. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
