Pemkab Gresik Gelar Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2023

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemkab Gresik menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, hadir sekaligus membuka agenda yang diinisiasi Bappeda Gresik. Kegiatan itu merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.

Bupati menyampaikan, inti dari perencanaan adalah terpadu dan berkelanjutan. Terpadu artinya ada korelasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sedangkan berkelanjutan artinya sebagai proses pembangunan yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu, yang saling terangkai dan tidak terputus pada koridor perencenaaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

"Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD tahun 2023 ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2023, seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian banjir Kali Lamong yang terus kita upayakan, dan pembangunan infrastruktur," ujarnya di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV, Kantor Bupati Gresik, Selasa (11/1).

Sementara itu, Kepala Bappeda Pemprov Jatim Muhammad Yasin, Muhammad Yasin, menyambut baik diadakannya kegiatan tersebut. Menurut dia, proses penyusunan ranwal ini menjadi komprehensif karena sudah mendapat masukan dari berbagai pihak dengan diadakannya ranwal yang langsung dikonsultasikan dengan publik, dan Gresik merupakan kabupaten pertama yang sudah melaksanakan konsultasi publik untuk Ranwal RKPD tahun 2023.

Ia menambahkan, informasi mengenai kondisi Kabupaten Gresik saat ini terdapat 322 BUMDes dan itu merupakan jumlah BUMDes terbanyak urutan ketiga di Jawa Timur. Sedangkan untuk proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Gresik terdapat 5 proyek strategi nasional dengan kategori P1 (harus selesai sebelum tahun 2024) dan P2 (selesai setelah tahun 2024) sebanyak 4 proyek.

Kegiatan ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah, dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan lebih lanjut. Masukan dan saran tersebut kemudian akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Agenda tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah; Ketua DPRD Gresik, Moch Abdul Qodir; Sekda Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman; para kiai, tokoh masyarakat, Kepala OPD, dan undangan lainnya yang hadir secara langsung maupun virtual. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News