SUMENEP (BangsaOnline) - Pasca dilakukannya rotasi jabatan diberbagai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, pelayanan malah tidak maksimal. Salah satunya yang terjadi di Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu (BPPT) yang menjadi lumpuh total.
Akibatnya, sejumlah warga yang hendak mengurusi izin usahanya pulang hampa. Hal itu disebabkan pucuk pimpinan di BPPT hingga saat ini dibiarkan kosong. Padahal, rotasi jabatan sudah dilakukan sejak dua pekan terakhir oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim.
Baca Juga: Kembangkan Bakat dan Minat, Pemkab Sumenep Gelar Festival Kreasi Anak Yatim
Peristiwa memilukan itu dialami oleh nelayan asal Desa Brakas, Kecamatan Raas Yanto (34). Beberapa hari yang lalu, dirinya bermaksud mengurusi izin penangkapan ikan. Namun sesampainya di BPPT dirinya harus kecewa karena petugas BPPT menyatakan tidak bisa memproses lantaran pujuk pimpinanya masih belum ada.
"Sejak seminggu lalu puluhan nelayan disini tidak beroperasi, lantaran surat izinnya sudah tidak ada masa berlakunya dan harus diperpanjang. Namun, sayang ketika kami datang ke BPPT pulang tanpa hasil. Karena kepalanya masih belum ada," kata Yanto.
Menurut Yanto, sebelumnya sejumlah nelayan di Kepulauan mayoritas tidak tahu jika kepala BPPT dirotasi. Mereka baru tahu saat dirinya bersama nelayan lain hendak mengurusi izin tangkapan ikan itu."Yang jelas kami sangat kecewa. Selain telah menguras tenaga, juga kami telah menghabiskan biaya yang lumayan besar," terang Yanto.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Gelorakan Bela Negara, Bupati Sumenep Singgung Isu Geopolitik
Selain itu, kekosongan kepala di BBPT juga sangat merugikan warga yang bekerja sebagai nelayan. Sebab, para nelayan di Kepulauan Raas selalu khawatir saat melakukan penangkapan ikan dijarah oleh aparat penegak hukum. ”Nelayan disini rara-rata mencari ikan di wilayah kalimantan, kalau tidak memegang izin meraka takut untuk berlayar,” ungkap dia.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar kekosongan itu segera diisi. "Jika tidak akan disegerakan untuk diisi, maka pelayanan masyarakat dibidang perizinan akan terus terbengkalai," harapnya.
Kepala Badan Kepegaiawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titik Suryati mengatakan, saat ini pemerintah daerah telah mengangkat panitia seleksi (Pansel). Pansel tersebut nantinya akan bertugas menyeleksi calon pejabat yang akan mengisi kekosongan di berbagai SKPD, termasuk BPPT.
Baca Juga: Maksimalkan Pengumpulan Zakat, Baznas dan UPZ Sumenep Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Dikatakan, pansel yamg telah dibentuk oleh pemda itu beranggotakan sebanyak Lima orang, yakni dua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab dan 3 orang dari tokoh masyarakat dan profesional.
"Nah, kelima orang itu sudah resmi diangkat menjadi pansel, dan nama-nama itu sudah diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) provinsi jawa timur. Kalau sudah disetujui dan sudah keluar surat rekomendasi, baru bisa dilakukan rekrutmen untuk mengisi kekosongan itu," terangnya.
Untuk diketahui, dua pekan lalu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim telah melakukan rotasu jabatan terhadap 176 abdi negara yang tetsebar diberbagai SKPD dan kantor Pemda Sumenep. Menariknya, akibat rotasi tersebut pucuk pimpinan di tiga SKPD menjadi kosong, yakni BPPT, Disbudparpora, dan Dinsos. Kepala BPPT Herman Poernomo saat ini diberi tugas untuk menjalankan roda keperintahan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Teken Kerja Sama Proyek APHT dengan PD Sumekar, Siap Operasikan Pabrik Rokok Terpadu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
