Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir.
GRESIK, BANGSQONLINE.com - Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mendesak Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) dr. Ummi Khoiroh, tak tinggal diam soal adanya temuan beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kualitasnya dinilai tak layak konsumsi yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme.
"Saya rasa Kadinsos sudah tahu persoalan ini. Sudah baca di surat kabar maupun media sosial (medsos). Sebab, persoalan tersebut banyak dimuat media massa. Karena itu, saya minta Kadinsos jangan tinggal diam. Saya mendesak Kadinsos turun. Bentuk tim investigasi untuk mengusut persoalan tersebut," ucap Abdul Qodir saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Selasa (18/1/2022).
BACA JUGA:
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Pura-Pura Dirampok, Perempuan Cantik dari PPS Gresik Ditangkap
- Bapak dan Anak yang Tercebur ke Sungai Sidoarjo-Gresik Belum Ditemukan, Petugas Perluas Pencarian
- Bapak dan Anak Tenggelam ke Sungai Sidoarjo-Gresik, Petugas Lakukan Pencarian
Abdul Qodir mengaku miris saat mendapatkan informasi adanya beras BPNT tak layak konsumsi di Desa Morowudi. Menurutnya, fisik beras tersebut tak memenuhi kriteria yang disyaratkan.
"Makanya, saya mendesak Kadinsos bentuk tim untuk mengusutnya. Jika benar ada penyelewengan harus diusut tuntas," pintanya.
"Namun sebaliknya, jika ada kejadian ini (beras BPNT), kemudian dinsos tak turun, maka patut dipertanyakan, ada apa dengan dinsos. Apa dinsos ada connecting?," sambung Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik ini.
Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, pihaknya mengaku telah meminta Komisi IV untuk memanggil Kadinsos dan penanggungjawab penyaluran BPNT.
Menurut Qodir, program BPNT sangat bagus untuk membantu masyarakat kurang beruntung. Namun praktik di lapangan, banyak komoditi yang diberikan kepada KPM, tak memenuhi syarat seperti diatur oleh Kemensos.
Ia kemudian mencontohkan soal e-Warong sebagai toko atau tempat penyalur BPNT, yang dinilainya hanya formalitas. "Banyak kami temui di lapangan keberadaan e-Warong hanya sebagai syarat administratif," ungkapnya.
Abdul Qodir juga menyinggung kuantitas komoditi yang diterima KPM. Sebab, dari uang Rp 200 ribu yang diterima tiap-tiap KPM, komoditi seperti beras, telur dan komoditii lain, yang diterima setelah ditotal rata-rata hanya ketemu kisaran Rp 170-175 ribu.
"Semua itu terjadi karena banyak tangan, sehingga terjadi penyusutan dari pagu bantuan Rp 200 ribu per KPM," bebernya.
Karena itu, pihaknya berharap dinsos melakukan perbaikan sistem penyaluran BPNT agar tak merugikan KPM. Ia juga meminta komoditi untuk BPNT diambil dari hasil pertanian di Gresik seperti beras, buah, sayur, telur, dan komoditi lain.
"Saya pikir komoditi seperti beras di Gresik lebih dari cukup. Sebab, Gresik selalu surplus beras setiap panen. Termasuk telur, buah-buahan, sayur juga banyak dari hasil tanam dan budi daya masyarakat. Itu akan lebih menguntungkan petani kita juga," pungkasnya. (hud/ian)
