Anggota Dewan terpilih asal daerah pemilihan Kediri, Blitar dan Tulungagung itu mengusulkan demi memaksimalkan kinerja dewan diluar alangkah baiknya dilakukan peremajaan mobil dinas tersebut. Namun Sekretaris DKW Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Jatim itu menyerahkan realisasi dan keputusan tersebut kepada Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran.
"Ketika saya terima, mobil dinas yang menjadi jatah pakai saya kilometernya sudah mencapai 130.000 kilometer. Meskipun masih layak pakai tapi sangat boros BBM. Kalau ada peremajaan mobil dinas sangat baik untuk mendukung kinerja kami. Apalagi mobil itu statusnya hanya pinjam pakai sehingga tetap menjadi aset pemprov Jatim," ujar mantan ajudan Menakertrans RI ini.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Ir. Fattah Yasin mengungkapkan pengadaan mobil dinas untuk tahun ini tidak mungkin dilakukan karena dalam APBD 2015 tidak ada pos anggaran pengadaan mobil dinas baru, apalagi untuk anggota DPRD Jatim.
"Tak ada itu anggarannya, kecuali ada kebutuhan mendesak misalnya untuk kendaraan operasional seperti ambulance atau kendaraan laboratorium. Apalagi mobil dinas itu rata-rata usianya baru 7 tahun. Jadi masih layaklah," ucap pejabat esselon II tersebut.
Senada dengan Fattah Yasin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jatim, Budi Setiawan juga menegaskan tidak memungkinkan adanya pengadaan mobil dinas baru. "Tak ada anggarannya untuk itu. Mau diambilkan darimana untuk membelinya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
