Akbar Faisal dan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat berbincang acara podcast yang ditayangkan di kanal youtube Akbar Faisal Unsensored. Foto: ist.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Ini benar-benar payah! Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana selama setahun menjabat menemukan permasalahan dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintahannya. Salah satunya adalah penyodoran program kerja yang dinilai hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya.
Pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu muncul dalam acara podcast yang ditayangkan di kanal youtube Akbar Faisal Unsensored pada Kamis, 3 Maret 2022. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu membeberkan persoalan yang ditemui di pemerintahannya.
BACA JUGA:
- Reuni Purnaaktivis, Mbak Cicha Sebut Momen Berbagi Pengalaman Bangun Gerakan Pramuka Kediri
- Program DITO Mulai Tunjukkan Hasil, Produktivitas Padi di Kabupaten Kediri Naik
- Pemkab Kediri Targetkan Pembangunan Pasar Ngadiluwih Dimulai Awal 2025
- Tingkatkan Pengolahan Sampah, Pemkab Kediri Ajukan Revitalisasi TPST
"Problem di (Kabupaten) Kediri ini banyak sekali kejadian program-program itu, mohon maaf saya harus katakan itu copy paste. Jadi program yang sudah terjadi tahun 2000-an sebelumnya hanya di-copy paste. Banyak yang terjadi seperti itu, dan itu saya temukan di beberapa dinas," katanya.
Dhito menyayangkan model copy paste program lama sampai terjadi. Ia menuntut setiap dinas berani memunculkan ide-ide kreatifnya mengikuti laju pemerintahan untuk mencapai visi misi pembangunan.
Sebagai pemimpin baru, awal menjabat mesti melakukan perombakan di pemerintahannya. Dalam podcast itu, Akbar Faisal menanyakan model rekrutmen pegawai yang dilakukan putra Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu.
"Anda jamin pengambilan kebijakan pada pemerintahan yang dulu tidak terjadi di pemerintahan anda ini?," tanya Akbar Faisal.
Dhito memastikan, penempatan pegawai yang dilakukannya bukan atas dasar like and dislike (suka dan tidak suka), melainkan berdasarkan rapor pegawai. Tahun awal menjabat, ia mengaku telah melakukan mutasi sekitar 300-an pegawai.
"Saya sangat menjamin dalam melakukan mutasi pegawai, karena saya tidak punya kepentingan apa pun di Kabupaten Kediri selain bekerja untuk masyarakat," jawabnya.
Dia menuturkan, cara yang dilakukan dalam menempatkan pegawai dari penilaian rapor. Yakni pertama, dengan melihat serapan anggaran. Kemudian kedua, terkait kinerja yang dilakukan.
