KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Ini benar-benar payah! Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana selama setahun menjabat menemukan permasalahan dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintahannya. Salah satunya adalah penyodoran program kerja yang dinilai hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya.
Pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu muncul dalam acara podcast yang ditayangkan di kanal youtube Akbar Faisal Unsensored pada Kamis, 3 Maret 2022. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu membeberkan persoalan yang ditemui di pemerintahannya.
Baca Juga: Perkuat Perda-Perkada, Pemkab Kediri Tingkatkan Kompetensi ASN Melalui Diklat Legal Drafting
"Problem di (Kabupaten) Kediri ini banyak sekali kejadian program-program itu, mohon maaf saya harus katakan itu copy paste. Jadi program yang sudah terjadi tahun 2000-an sebelumnya hanya di-copy paste. Banyak yang terjadi seperti itu, dan itu saya temukan di beberapa dinas," katanya.
Dhito menyayangkan model copy paste program lama sampai terjadi. Ia menuntut setiap dinas berani memunculkan ide-ide kreatifnya mengikuti laju pemerintahan untuk mencapai visi misi pembangunan.
Sebagai pemimpin baru, awal menjabat mesti melakukan perombakan di pemerintahannya. Dalam podcast itu, Akbar Faisal menanyakan model rekrutmen pegawai yang dilakukan putra Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu.
Baca Juga: Kampanye di Kunjang Kediri, Cabup Dhito Bakal Perjuangkan Pembangunan SMA Negeri
"Anda jamin pengambilan kebijakan pada pemerintahan yang dulu tidak terjadi di pemerintahan anda ini?," tanya Akbar Faisal.
Dhito memastikan, penempatan pegawai yang dilakukannya bukan atas dasar like and dislike (suka dan tidak suka), melainkan berdasarkan rapor pegawai. Tahun awal menjabat, ia mengaku telah melakukan mutasi sekitar 300-an pegawai.
"Saya sangat menjamin dalam melakukan mutasi pegawai, karena saya tidak punya kepentingan apa pun di Kabupaten Kediri selain bekerja untuk masyarakat," jawabnya.
Baca Juga: Dukung Mas Dhito, Gus Kautsar Siap Ditoto
Dia menuturkan, cara yang dilakukan dalam menempatkan pegawai dari penilaian rapor. Yakni pertama, dengan melihat serapan anggaran. Kemudian kedua, terkait kinerja yang dilakukan.
"Saya tanya misalnya indikator untuk membuat bakso, yang bersangkutan menjelaskan membuat bakso indikatornya oli, bensin, solar. Ya sudah, kamu tidak bekerja berarti," terang Dhito memberi contoh penilaian kinerja pegawai.
Bupati berusia 29 tahun itu mengaku sedih saat satu tahun awal menjabat, lantaran kepala kepala dinas takut bertemu dengannya. Dia berterus terang, pernah ada yang menemui sambil membawa uang untuk kepentingan jabatan.
Baca Juga: Gerindra Yakini Dhito-Dewi Bisa Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat
"Tapi saya tolak, ada yang ngakal-ngakali, mungkin itu bahasanya," ucapnya.
Ia juga menceritakan saat harus menghentikan satu program pembangunan dengan nilai sekian puluh miliar karena sarat permainan. Namun yang terjadi, nama program itu dirubah dan diusulkan kembali menjadi satu dengan program yang cukup banyak. Nilai nominal anggaran yang diajukan pun dikurangi.
"Contoh, misalnya program pengadaan air minum dihargai Rp 1 miliar tidak saya disetujui, pada 2-3 minggu berikutnya diusulkan lagi program pengadaan air kendi, misalkan," bebernya.
Baca Juga: Karyawan Pabrik Sebut Program Dhito Beri Manfaat Bagi Masyarakat Kecil
Mendengar penjelasan itu, Akbar Faisal seketika tertawa. Kasus seperti itu menurut dia sudah menjadi penyakit di kebanyakan daerah. "Penyakitnya itu, di daerah lain juga terjadi," timpal Akbar Faisal.
Menurut Dhito hal seperti itu tidak bisa dibiarkan. Di sisi lain, dia pun tak ingin karena tidak suka lantas langsung memanggil yang bersangkutan dan melakukan mutasi jabatan. Cara semacam itu dinilai tidak akan pernah menyelesaikan masalah.
"Penyakit seperti ini sudah harus dibedah. Ini sudah harus betul-betul dikasih tahu, bahwa kalau pola ini masih dilakukan maka yang bersangkutan akan saya ganti," tegasnya.
Baca Juga: Dukungan Pasangan Dhito-Dewi di Pilkada Kediri, Pemuda NU Beri Penjelasan
Dalam podcast itu, Akbar Faisal memaparkan data 10 kabupaten dengan daya saling berkelanjutan teratas, di mana Kabupaten Kediri adalah kabupaten yang memiliki daya saing tertinggi di antara seluruh kabupaten di Pulau Jawa. Secara nasional Kabupaten Kediri berada di urutan keempat. (uji)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News