Yang lucu, Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana peundaan pemilu. Padahal tiga partai politik tersebut menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut juga mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Walhasil, makin jelas posisi Luhut dalam manuver penundaan pemilu itu. Pertanyaannya, akankah Presiden Jokowi berhadapan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Bukankah Jokowi jadi presiden diusung PDIP?
Sebab hingga hari ini, Minggu (13/3/2022), PDIP masih konsisten menolak penundaan pemilu.
“Sikap partai kami sudah disampaikan Sekjen, “ kata Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi dan Megawati memiliki nafas yang sama. Tunduk pada konstitusi yang mengatur pemilu tiap lima tahun sekali. Artinya pemilu berikutnya tetap dilakukan pada 2024.
Hasto menjelaskan, pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi dilakukan secara periodik. Kali ini dilakukan di Rumpin Bogor. Hal ini karena sejak awal, Megawati menaruh perhatian yang begitu besar terhadap gerakan penghijauan dan menjaga kelestarian alam raya.
“Nah terkait penundaan Pemilu, sikap Bu Mega dan Pak Jokowi kan senafas, taat, tunduk dan patuh pada konstitusi. Jadi karena sudah sama, ya tidak perlu dibicarakan. Nursery lebih penting bagi masa depan pembangunan yang pro lingkungan,” tegas Hasto.
Penolakan terhadap klaim Luhut dan Muhaimin yang tak berdasar itu – karena tak disertai data pendukung - tak hanya dilakukan oleh PDIP. Tapi juga langsung dipatahkan oleh hasil lembaga survei. Diantaranya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Hasil survei lembaga yang dipimpin Denny JA itu menunjukkan bahwa sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.
Selain mencermati hasil lembaga survei, saya juga mencermati grafik elektabilitas para tokoh nasional lewat media sosial. Kebetulan HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com punya tim terdiri dari anak-anak muda IT yang secara khusus mengelola media sosial. Termasuk tik tok. Follower tik tok HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com kini 2,4 juta.
Seperti pernah disampaikan tokoh pers Dahlan Iskan, viewers tik tok HARIAN BANGSA atau BANGSAONLINE.com terbesar di Jawa Timur. Satu video saja ada yang ditonton 56 juta viewers.
Nah, di konteks tik tok itu saya mencermati bagaimana komentar para viewers atau pemirsa. Ada dua kategori pemirsa. Pertama, para buzzer yang komentarnya sering ngawur dak tak sopan. Kedua, komentator netizen alami alias murni penonton.
Dari komentar neetizen murni itu saya mencermati bahwa penolakan terhadap penundaan pemilu cukup besar. Apalagi perpanjangan masa jabatan presiden.
Ya, mereka semua - rakyat dan pejabat tinggi negara - harus patuh konstitusi. Masa jabatan presiden RI cukup dua periode!
M Mas’ud Adnan, alumnus Pascasarjana Unair dan Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
