Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, bersama wakilnya dan didampingi sekda serta pimpinan dewan saat penandatangan RKPD 2023. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik tahun 2023, Selasa (22/3). Dalam agenda ini disebutkan kekuatan fiskal belanja pada APBD Gresik tahun 2023 sebesar Rp4 triliun, sementara pendapatan Rp3,6 triliun.
Kegiatan ini bertajuk 'Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkelanjutan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah'. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya untuk menghadiri percepatan pembangunan menuju Gresik Baru.
Baca Juga: Tim Pemenangan Paslon Yani-Alif Siapkan Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Pilkada Gresik di MK
"Langkah kita bersama adalah pembangunan Gresik yang utuh. Yaitu menghapuskan ketimpangan antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari perkotaan hingga pelosok perdesaan. Serta bersama mari kita berbenah untuk mengatasi permasalahan yang nyata dengan kita tuangkan bersama dalam RKPD tahun 2023," ujarnya.
"Melalui pengarusutamaan Nawa Karsa kita melangkah bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Gresik. Pada tahun 2021 alhamdulillah sudah tumbuh sebesar 3,79 persen, meningkat 7,47 persen dari tahun 2020 yang berada posisi menurun sebesar 3,68 persen. Pertumbuhan ekonomi Gresik sebesar 3,79 persen ini lebih tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 3,69 persen dan rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 3,57 persen," paparnya menambahkan.
Gus Yani (sapaan akrab Bupati Gresik) juga mengungkapkan beberapa isu strategis yang dihadapi Kota Pudak, seperti tiga program prioritas yang tetap dipertahankan pada tahun 2023, yakni kemiskinan, infrastruktur jalan, dan penanganan Kali Lamong.
Baca Juga: Berhasil Terapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari BKN
Pada infrastruktur jalan, dari total 512.164 km jalan kabupaten 51,6 persen dalam kondisi baik, 24,20 persen rusak ringan, 22,3 persen kondisi rusak sedang, dan 1,8 persen rusak berat. Sedangkan masalah banjir luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik terdata terdapat 42 titik banjir yang berdampak pada 63,1 km jalan, 5.838 rumah warga dan 3.057 hektar sawah dan tambak.
Untuk mengatasi permasalahan banjir, Pemkab Gresik sudah melakukan langkah-langkah dalam penanganannya dengan usaha normalisasi Kali Lamong, sejak tahun 2021 dilaksanakan pembebasan lahan ± 6,3 km dari dana APBD sebesar Rp23 miliar, dan ± 4,15 km normalisasi dengan dana CSR.
Kemudian, pada tahun 2022 ditargetkan akan dilakukan pembebasan ±15,73 km yang telah dianggarkan pada APBD Rp 25 miliar, dan untuk tahun 2023 direncanakan pembebasan sepanjang ±12,5 km dengan menggunakan dana APBD Rp 35 miliar.
Baca Juga: Harapan Bupati Gresik di Musrenbang CSR 2025
"Untuk infrastruktur jalan pada tahun 2023 direncanakan peningkatan/pemeliharaan jalan sepanjang 77,21 km dengan alokasi dana Rp 371 miliar. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan baik, karena kami yakin ketika infrastruktur berupa kemantapan jalan dan terkendalinya banjir, otomatis ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Gresik," kata Gus Yani.
Terkait angka kemiskinan di Gresik yang berada di angka 12,42 persen, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah (Bu Min), menjabarkan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 naik sebesar 12,42 persen dari tahun 2020 yaitu 12,40 persen.
"Target tahun 2022 bisa turun menjadi 11,50% dan tahun 2023 turun sebesar 10,70% atau kalau bisa turun menjadi satu digit," ucap Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik itu.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Labkesmas Tahap I Dinkes Gresik Rampung
Menurut dia, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten lain. Salah satunya dikarenakan rata-rata pendapatan berdasarkan garis kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar Rp505.499 perkapita/perbulan, lebih tinggi dari provinsi dan nasional.
"Terlepas dari itu, kita dari Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang termaktub dalam Nawa Karsa yaitu Gresik Cerdas berupa program pengelolaan pendidikan, Gresik Agropolitan yang berhubungan dengan pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya, Gresik Seger berupa program rehabilitasi sosial masyarakat dan pelatihan kerja, Gresik Sehati sebagai upaya pemenuhan kesehatan, Gema Karya yang berfokus pada pemberdayaan UMKM serta Gresik Lestari melalui progran kawasan permukiman," urai Bu Min.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menyebut Musrenbang ini merupakan suatu rangkaian penyusunan RKPD kabupaten tahun 2023 yang dimulai dari tingkat desa pada bulan September-Desember, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan sebagai forum penyelarasan prioritas antardesa pada bulan Januari 2022 dan forum OPD yang mensinergikan usulan pada bulan Februari 2022.
Baca Juga: Bagian Hukum Pemkab Gresik Gandeng YLBH FT Gelar Klinik Konsultasi Hukum
"Sinkronisasi perencanaan pembangunan diselaraskan melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dan forum sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang melibatkan akademisi, non goverment organization, pelaku dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan Kabupatem Gresik," kata Sekda Gresik.
Musrenbang RKPD Kabupaten Gresik tahun 2023 itu juga dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun, perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Denny Teguh Setiawan; Perwakilan Bakorwil II Bojonegoro, Ramses Panjaitan; serta unsur masyarakat dan organisasi baik secara online maupun offline. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
