Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Ipul Berdialog dengan Peserta Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa. (Nisa/BANGSAONLINE)
SURABAYA (BANGSAONLINE.com) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) minta kepala desa (kades) untuk mematuhi Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Pasalnya, dana desa yang akan dikelola kades jumlahnya lumayan besar, yakni mencapai sekitar Rp 1-1,5 miliar.
“Dana tersebut cukup besar, jadi kades perlu hati-hati dalam mengelolanya, patuhi undang-undang dan aturan yang berlaku. Jangan sampai ketika selesai menjabat, tapi urusannya belum selesai, bahkan masuk penjara,” ujar Gus Ipul saat membuka Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik Tahun 2015 di Badiklat Provinsi Jawa Timur, kemarin (13/4).
Baca Juga: ADD 2023 Dikurangi Rp22,9 M, AKD se-Kabupaten Gresik Ancam Mogok Ikuti FGD
Gus Ipul mengatakan, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dana desa tidak lagi menggunakan laporan laba ruginya melibatkan arus kas masuk dan keluar (cash basic), tetapi menggunakan laporan Accrual Basic (laba ruginya tidak melibatkan arus kas masuk dan keluar).
Karena itu, kades harus hati-hati dan tidak tergiur menyalahgunakan atau lalai dalam pengelolaan anggaran desa. “Saya minta agar kades benar-benar mempelajari dan paham UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Gunakanlah anggaran desa dengan benar dan bertujuan untuk kesejahteraan warga desa” himbaunya.
Lebih lanjut ia mengatakan, UU No 6 Tahun 2014 merupakan wujud nyata perhatian dan keseriusan pemerintah kepada desa. Peran dan wewenang desa akan diperkuat, khususnya anggaran desa. Tujuannya agar disparitas antara perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi.
Baca Juga: Raih Penghargaan Nasional, Kabupaten Madiun dan Tulungagung Tercepat Penyaluran Dana Desa 2021
“Pada intinya pemerintah memberikan kekuasaan pada desa dengan tujuan untuk mengembalikan kejayaan desa, memberikan kemampuan agar masyarakat desa lebih berdaya, sehingga desa semakin maju dan harapannya akan menekan angka urbanisasi penduduk” urainya.
Peserta diklat yang sudah memasuki putaran ke-IX sebanyak 400 orang yang terdiri dari kades dari seluruh Jatim. Kurikulum diklat yang berlangsung selama 7 hari (12-18 April 2015) itu disusun oleh tim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Uneversitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
