Resmikan 5 Kampung Restorative Justice, Gus Ipul: Pemkot Wujudkan Keadilan Hukum Bagi Masyarakat

Resmikan 5 Kampung Restorative Justice, Gus Ipul: Pemkot Wujudkan Keadilan Hukum Bagi Masyarakat FOTO BERSAMA: Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf bersama jajaran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan lima kelurahan yang terapkan restorative justice.

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Saifullah Yusuf () menyambut baik launching Kampung di wilayah . Menurut , restorative justice merupakan upaya untuk mengajak masyarakat menyelesaikan masalah hukum dengan musyawarah.

Hal tersebut disampaikan dalam peresmian Kampung di lima kelurahan di pada Senin (11/04/2022) malam bertempat di Pendopo Kelurahan Pekuncen.

Baca Juga: Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Bakal Gratis

Kelima kelurahan yang ditetapkan oleh bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri , Maryadi Idham Khalid, adalah Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Tembokrejo yang masuk dalam wilayah Kecamatan Purworejo.

Dua kelurahan berikutnya adalah Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Mandaranrejo yang merupakan wilayah Kecamatan Panggungrejo. Kegiatan itu sendiri juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) .

berharap masyarakat dapat mengetahui dan memahami esensi dari adanya restorative justice, yaitu tidak semua perkara harus dipidanakan.

Baca Juga: KPU Kota Pasuruan Resmi Tetapkan Adi Wibowo-M Nawawi Jadi Kepala Daerah Terpilih

“Program restorative justice ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat semakin paham bagaimana menyelesaikan permasalahan tidak harus dengan langkah pidana namun bisa dengan mediasi atau musyawarah,” ujarnya.

Menurut , menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah atau mediasi, membuat pihak yang melakukan kesalahan diharapkan untuk sadar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan bagi pihak yang menjadi korban, diharapkan membangun kewaspadaan untuk tidak lagi menjadi korban tindak pidana.

Baca Juga: Gus Ipul Minta Kepala Daerah Bantu Kemensos, Beri Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Disabilitas

juga berharap peran para lurah, camat, dan tokoh masyarakat untuk bisa menyosialisasikan restorative justice kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan hukum bagi warga .

“Publikasi tentang restorative justice juga harus terus dilakukan melalui media-media yang ada di , agar masyarakat semakin paham dan program ini dapat dimanfaatkan warga ,” terangnya.

juga menambahkan bahwa terobosan layanan hukum berupa Kampung ini merupakan langkah konkret membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar hukum.

Baca Juga: Bansos BPNT Beralih ke PBI JKN, Gus Ipul: Sudah Lapor Pak Presiden

Ke depan kelurahan-kelurahan lain di wilayah juga akan segera diresmikan sebagai Kampung . Total saat ini terdapat sepuluh kelurahan yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai Kampung .

“Harapan kita semua, dengan kerja sama berbagai pihak kita bisa mengurangi tindak pidana di secara signifikan,” pungkasnya

Sementara itu, Maryadi Idham Khalid mengapresiasi peran serta dan komitmen Pemerintah dalam mendukung program . Menurutnya salah satu faktor yang mendorong lahirnya restorative justice adalah keterbatasan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Baca Juga: Mensos RI Resmikan Lumbung Sosial ke-730 di Kecamatan Mojo Kediri

“Faktor keterbatasan kapasitas Lapas membuat kita mencari jalan bagaimana masalah hukum ini bisa terselesaikan dengan baik dan lapas menjadi tidak begitu penuh,” ujar Maryadi.

Maryadi juga menyinggung tentang beberapa perkara yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak–pihak yang berselisih, namun dibawa ke ranah pidana.

“Melihat beberapa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat di mana seharusnya sebuah masalah tidak perlu dibawa ke ranah pidana, maka dicanangkanlah bentuk penyelesaian hukum melalui restorative justice yang mengedepankan asas musyawarah,” ujarnya

Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun, Wali Kota Pasuruan Ajak Masyarakat Sambut Masa Depan Lebih Baik

Maryadi juga berharap masyarakat memahami sebagai sebuah bentuk penyelesaian hukum yang diakui oleh undang-undang dan mengubah paradigma masyarakat bahwa tidak semua permasalahan harus diselesaikan melalui pemidanaan. (ard/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Heboh, Bayi Diduga Hasil Hubungan Gelap Ditemukan Warga Kota Pasuruan di Saluran Irigasi Sawah':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO