LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, PMII dan HMI Lamongan menggelar demo di kantor dewan setempat, Rabu (13/4/2022) pagi. Sedangkan pada sore hari, ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengepung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.
Pada aksi kali ini sekira pukul 10.00, para mahasiswa memulai aksinya dari tugu Adipura, di Jalan Panglima Sudirman. Mereka mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres Lamongan. Setelah menyampaikan orasi, lengkap dengan atribut unjukrasa, mereka melakukan longmarch ke gedung DPRD Lamongan, di Jalan Basuki Rahmat.
Baca Juga: Kepala DPMD Lamongan Sebut Keberadaan BUMDes Harus Libatkan Tokoh dan Masyarakat
Di jalan raya depan gedung DPRD ini mereka menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam orasinya mahasiswa mengusung isu yang sama dengan isu yang diangkat para mahasiswa lain di negeri ini. Para mahasiswa ini menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Kami menolak masa jabatan presiden 3 periode UUD 1945, wacana amandemen UUD 1945 dan wacana penundaan Pemilu 2024," kata Amir Mahfut salah seorang korlap aksi
Selain itu, kata Amiri mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga minyak goreng dan menolak kenaikan PPN.
Baca Juga: Pimpin Apel Peringatan HSN 2024, Plh Bupati Lamongan Ajak Santri Warisi Nilai-Nilai Luhur
"Imbas dari isu kenaikan harga BBM adalah naiknya harga bahan pokok. Hal ini juga menyebabkan kelangkaan beberapa bahan pangan di pasar sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut," ujarnya.
Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana, terjun langsung di tengah - tengah mahasiswa dalam pengamanan aksi unjuk rasa ini. Dia menyatakan siap menjembatani antara mahasiwa dengan DPRD Lamongan. Hanya, tawaran ini belum cukup bagi mahasiswa untuk berkompromi.
Bahkan ketika Wakil Ketua DPRD Lamongan, Retno Wardani, bersama anggotanya, Mahfud Shodiq, menyapa dan menyatakan siap menerima secara perwakilan, mahasiswa juga belum bisa berkompromi. Pasalnya, para mahasiswa minta mereka diterima dalam ruang sidang paripurna.
Baca Juga: 80 KK di Lamongan Terima Bantuan Program RTLH
Setelah dilakukan rapat sejenak antara DPRD, Kapolres, dan pihak terkait, para mahasiswa dipersilakan masuk ke teras gedung DPRD. Para mahasiswa tampak kecewa, karena semula mereka menyangka diterima di dalam gedung. Kedua belah pihak saling ngotot dan tidak ada titik temu, sehingga pertemuan di teras gedung dewan berlangsung cukup lama.
Ditambahkan Kapolres, saat pengamanan aksi, tidak ada penggunaan senjata api. Pihaknya berupaya untuk tidak terjadi benturan antara petugas pengamanan dengan massa aksi. "Pastikan tidak ada anggota yang membawa senjata api karena kita mengawal bukan melawan," kata Miko.
Sementara gelombang aksi kedua yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan berlangsung mulai pukul 15.00 langsung menuju gedung Pemkab Lamongan. (qom/mar)
Baca Juga: Plt. Bupati Lamongan Sidak Pembangunan Infrastruktur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News