Kepala Dinkes Kota Kediri, Fauzan Adima. Foto: Ist
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri menyatakan bahwa wilayahnya telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). UHC ialah persentase warga suatu daerah yang telah terasuransikan kesehatan jiwanya melalui BPJS Kesehatan.
Kepala Dinkes Kota Kediri, Fauzan Adima, menyebut cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tahu telah mencapai 96 persen per 1 April 2022.
Baca Juga: Mahasiswa dari Madiun Bagikan Pengalaman Bergabung dengan JKN: Lebih Tenang Hadapi Biaya Kesehatan
“Jadi kalau minimal 96 persen warga Kota Kediri sudah terdaftar di BPJS maka dapat disebut Kota Kediri telah mencapai UHC,” ujarnya, Jumat (15/4/2022).
Ia menuturkan, capaian ini diraih berkat kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Dinas Sosial Kota Kediri dan pihak kelurahan terkait pengumpulan data warga yang belum terdaftar program JKN agar segera diikutsertakan.
“Jadi pihak kelurahan menyerahkan data warga yang belum ikut ke dinas sosial untuk diverifikasi, selanjutnya dinas sosial mengirimkan ke BPJS Kota Kediri dan prosesnya singkat, sehari jadi tanpa dipungut biaya,” tuturnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Lepas Keberangkatan Almarhum Gus Sunoto ke Peristirahatan Terakhir
Selain melalui upaya tersebut, lanjut Fauzan, warga dapat mendatangi kantor BPJS Kota Kediri secara langsung guna melakukan pendaftaran.
Untuk meminimalkan kendala dalam pelaksanaan UHC, pihaknya juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri terkait verifikasi dan validasi data. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakabsahan data warga.
“Pernah kita temukan kasus NIK ganda, atau NIK tidak terdaftar. Makanya kita juga kerjasama dengan Dispendukcapil untuk cross check data,” kata Fauzan.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi dan Bimtek Tim Pemantau Pilkada Tahun 2024
Dinkes Kota Kediri telah menyiapkan anggaran hingga Rp36 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memaksimalkan program JKN. Pundi-pundi biaya itu lebih besar ketimbang anggaran tahun 2021 senilai Rp35 miliar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri juga telah menyisihkan sebagian dana dari Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan asuransi BPJS bagi warganya. Fauzan berpesan kepada masyarakat yang belum terdaftar JKN agar segera daftar ke kelurahan masing-masing supaya bisa segera diproses pendaftarannya.
“Semoga melalui berbagai kemudahan ini masyarakat Kota Kediri memiliki kesadaran betapa pentingnya JKN dan target cakupan UHC Kota Kediri tahun 2023 bisa mencapai 98 persen,” harapnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Tinjau Lahan Pengganti TPA Klotok yang Mulai Overload Tampung Sampah
Menurut dia, masyarakat dapat memperoleh beragam benefit Dengan mengikuti program JKN, seperti jaminan kasus yang ditangani lebih luas, kerja sama dengan RS swasta dan klinik yang lebih banyak, proses administrasi lebih mudah, cepat, dan gratis. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
