Pansus Konflik Agraria DPRD Pasuruan Kecam Ledakan Mortir TNI AL ke Rumah Warga

Pansus Konflik Agraria DPRD Pasuruan Kecam Ledakan Mortir TNI AL ke Rumah Warga Pansus Resolusi Konflik Agraria DPRD Kabupaten Pasuruan saat menggelar konferensi pers terkait ledakan mortir TNI AL.

berharap kasus ini bisa segera selesai. Menurut Eko, kasus ini membutuhkan kebijaksanaan presiden untuk mengoordinasikannya di tingkat kementerian.

Pihaknya juga mendorong Panglima TNI dan KSAL ntuk menarik pasukan yang melakukan aktivitas latihan tempur.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi agar tidak lagi melakukan latihan militer di area konflik yang sangat membahayakan penduduk. Kami juga minta agar larangan-larangan yang mencederai martabat hak asasi manusia dihapus,” sambungnya.

Keterangan yang sama disampaikan anggota pansus lainnya, Joko Cahyono. Ia menilai, di wilayah Lekok dan Nguling tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat daerah. Melainkan, dibutuhkan campur tangan presiden. 

”Presiden Joko Widodo harus turun tangan. Ini rakyatmu ada dalam ancaman,” cetus Joko.

Ia menegaskan, masyarakat di wilayah konflik harus dilindungi. Apalagi, sampai saat ini mereka masih mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

"Terbukti dengan adanya ADD dan DD yang digulirkan ke pemerintah desa setempat. Artinya kan mereka diakui secara administrasi. Karena itu, masyarakat harus dilindungi,” imbuhnya. (*/bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO