SURABAYA (BANGSAONLINE.com) - Kebutuhan warga Surabaya untuk segera mendapatkan Rumah Susun (Rusun) nampaknya masih harus menunggu lama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya waiting list (daftar tunggu) sekitar 3200 orang.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan tindakan cepat agar warga tidak terlalu lama menunggu.
Baca Juga: Bang Udin, Pemuda Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin
"Kebutuhan masyarakat untuk tempat huni yang layak atau sederhana saat ini tidak terpenuhi. Kita jangan mengandalkan pemerintah pusat, wong kita sudah punya lahan yang cukup. Atau dengan kemampuan APBD kita yang silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) nya hampir mencapai Rp 1 Triliun pada tahun 2014," tegasnya.
Politisi asal fraksi PDIP tersebut menjelaskan, meskipun nanti menggunakan dana silpa APBD, dirinya meminta kepada Pemkot jangan menggunakan sistem seperti saat ini. yang harus menyediakan sekian hektar terlebih dahulu. Menurutnya itu tidak perlu, lebih baik menggunakan progam Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) untuk membangun rusun yang sederhana saja tapi fasilitasnya sama.
"Dengan cara membeli rumah warga yang kumuh, tetapi status tananhnya juga harus jelas. Rusun itu kan standartnya 3 kali 7 ya, nanti dibangunkan seperti itu. Dan itu diberikan hanya khusus untuk warga yang tidak mampu. Jadi tidak perlu kalau pemkot harus menyediakan lahan sampai berhektar-hektar, kalau pembangunanya lambat percuma," ujarnya.
Baca Juga: Reses Perdana, Ning Ais Serap Aspirasi Ratusan Masyarakat di Simokerto
Lebih lanjut, politisi yang menjabat empat periode di legislatif ini menghimbau pemkot Surabaya seharusnya lebih berinovasi jangan mengandalkan dari pemerintah pusat jika menginginkan warga Surabaya hidup tentram. Baktiono mengatakan tidak ada hasil karya yang menonjol yang dilakukan oleh pemkot pada tahun 2015 ini.
"Apa yang dihasilakan karya dari pemkot, yang bisa dilihat adalah cuma pembangunan jalur sepeda. Kalau pembangunan rusun aja lambat apalagi di ketentuan wajib. Seperti di bappeko (badan pembangunan dan perencanaan kota) dan di kesehatan itu saja berada di nomer sembilan. Artinya kesiapan SDM untuk mengahdapi MEA secara otomatis menurun," katanya.
Sebelumnya, pada awal tahun 2015, Pemkot menyatakan akan membangun rumah susun di enam wilayah di Kota Surabaya pada tahun 2015. Pembangunan rusun tersebut bertujuan mengurangi jumlah warga yang tinggal di tempat kumuh dan juga melanggar aturan. Enam rusun tersebut berada di Tambaksari, Dukuh Menanggal, Keputih, Siwalankerto, Penjaringan Sari dan Jambangan.
Baca Juga: Gus Afif Dukung UMKM Surabaya Bersertifikasi Halal
Rusun-rusun tersebut bakal dibangun dengan model tower dengan jumlah tower bervariasi. Untuk rusun di Tambaksari, jumlah tower yang akan dibangun sebanyak tiga blok. Untuk satu blok berisi sebanyak 48 unit kamar. Mengenai anggaran pembangunan, Pemkot menyatakan pembangunan rusun merupakan proyek dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU).
Sementara saat ini, daftar tunggu untuk menjadi penghuni rusun per akhir Desember 2014 sudah tercatat sebanyak 2.026 kepala keluarga (KK).
Ia menandaskan tingginya minat warga Surabaya untuk tinggal di rusun dikarenakan biaya sewanya yang sangat murah. Tiap bulan, tarif sewa yang dibebankan pada penghuni rusun rata-rata tidak lebih dari Rp100 ribu, contohnya di Rusun Siwalankerto.
Baca Juga: Anak Anggota DPRD Surabaya Jadi Korban Jambret di Galaxy Mall
Tarif sewa untuk lantai satu sebesar Rp91 ribu per bulan, lantai dua Rp81 ribu per bulan, lantai tiga Rp71 ribu per bulan dan lantai empat sebesar Rp61 ribu per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
