Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, DPRD Gresik Segera Panggil Manajemen Freeport

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik segera memanggil manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) yang tengah membangun smelter di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar.

Dewan ingin meminta penjelasan terkait sejumlah hal. Mulai ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha masyarakat lokal, dan lainnya.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"DPRD Gresik minggu kedua bulan ini (Juni) mengagendakan memanggil manajemen PT Freeport," kata Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (2/6/2022).

Soal rekrutmen tenaga kerja, dewan ingin minta kepastian jumlah warga Gresik yang akan dipekerjakan di Freeport. Serta, skill apa saja yang dibutuhkan.

"Kami akan tanyakan ke Freeport kepastian berapa jumlah tenaga kerja Gresik dari total 40 ribu pekerja yang dibutuhkan, mulai konstruksi hingga beroperasi," tutur Ketua DPC PKB Gresik ini.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Ia juga akan meminta penjelasan tentang klasifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. "Sehingga, pemerintah daerah bisa menyiapkan skill melalui pemerintah daerah," tuturnya.

Untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan, menurut Qodir, pemerintah siap sharing anggaran melalui dinas tenaga kerja (disnaker) guna mengadakan pelatihan.

"Kami saat bertemu pihak Freeport sudah pernah saya sampaikan soal itu. Freeport sangat welcome dan terima kasih. Namun, sejauh ini belum ada follow up-nya," ungkapnya.

Baca Juga: Satpol PP Gresik Gagalkan Pengiriman Miras asal Bali ke Pulau Bawean

Bahkan, lanjut Qodir, pemkab sudah meminta Freeport untuk menggandeng sejumlah SMK di Kabupaten Gresik untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan. 

"Tentunya dalam rekrutmen tenaga kerja dari anak-anak SMK itu disuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan, dengan dilakukan pelatihan skill sesuai standar yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga kerja las misalnya, tenaga las dengan standar apa yang dibutuhkan," terangnya.

"Makanya, kami minta Freeport jauh hari telah membicarakan dengan pemerintah. Misal, bulan Juni membutuhkan 100 tenaga kerja bagian las dari anak SMK. Pemerintah pada bulan-bulan sebelumnya telah menyilapkan skill-nya melalui pelatihan, sehingga saat dibutuhkan sudah siap," katanya.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

"Namun, sejauh ini komunikasi itu belum ada. Saya sudah tanya ke Pak Kadisnaker (Budi Rahardjo). Katanya, dijanji-janjikan saja," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Qodir juga menyoroti penetapan 9 desa di Kecamatan Manyar dan Bungah yang masuk dalam ring 1 Smelter Freeport. Ia mempertanyakan parameter penetapan 9 desa sebagai ring 1 smelter.

"Sejauh ini Freeport tak pernah ada koordinasi dengan kami," paparnya.

Baca Juga: Di Pasar Baru Gresik, Khofifah Panen Dukungan dan Gelar Cek Kesehatan Gratis

Menurut Qodir, seluruh wilayah Kabupaten Gresik harus masuk kategori ring 1, karena pabrik smelter tersebut berdirinya memang di Kabupaten Gresik.

"Kalau Pak Bupati (Fandi Akhmad Yani) menyampaikan ring 1 smelter karena berdiri di wilayah Gresik, ya ringnya se-Kabupaten Gresik. Begitu pula saya kira, ketika yang ditanya Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), karena smelter berdiri di Jawa Timur, maka ring 1 Jawa Timur," tutupnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News