Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, DPRD Gresik Segera Panggil Manajemen Freeport

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik segera memanggil manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) yang tengah membangun smelter di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar.

Dewan ingin meminta penjelasan terkait sejumlah hal. Mulai ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha masyarakat lokal, dan lainnya.

Baca Juga: Bantu Padamkan Kebakaran Smelter, Presdir Freeport Indonesia Apresiasi Damkar Gresik dan Surabaya

"DPRD Gresik minggu kedua bulan ini (Juni) mengagendakan memanggil manajemen PT Freeport," kata Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (2/6/2022).

Soal rekrutmen tenaga kerja, dewan ingin minta kepastian jumlah warga Gresik yang akan dipekerjakan di Freeport. Serta, skill apa saja yang dibutuhkan.

"Kami akan tanyakan ke Freeport kepastian berapa jumlah tenaga kerja Gresik dari total 40 ribu pekerja yang dibutuhkan, mulai konstruksi hingga beroperasi," tutur Ketua DPC PKB Gresik ini.

Baca Juga: Rumah Vokasi Gresik Latih 300 Pencari Kerja Berbasis Kompetensi

Ia juga akan meminta penjelasan tentang klasifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. "Sehingga, pemerintah daerah bisa menyiapkan skill melalui pemerintah daerah," tuturnya.

Untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan, menurut Qodir, pemerintah siap sharing anggaran melalui dinas tenaga kerja (disnaker) guna mengadakan pelatihan.

"Kami saat bertemu pihak Freeport sudah pernah saya sampaikan soal itu. Freeport sangat welcome dan terima kasih. Namun, sejauh ini belum ada follow up-nya," ungkapnya.

Baca Juga: Tambah PADes dengan Bangun Kolam Renang, Pemdes Golokan Diapresiasi Kecamatan Sidayu Gresik

Bahkan, lanjut Qodir, pemkab sudah meminta Freeport untuk menggandeng sejumlah SMK di Kabupaten Gresik untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan. 

"Tentunya dalam rekrutmen tenaga kerja dari anak-anak SMK itu disuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan, dengan dilakukan pelatihan skill sesuai standar yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga kerja las misalnya, tenaga las dengan standar apa yang dibutuhkan," terangnya.

"Makanya, kami minta Freeport jauh hari telah membicarakan dengan pemerintah. Misal, bulan Juni membutuhkan 100 tenaga kerja bagian las dari anak SMK. Pemerintah pada bulan-bulan sebelumnya telah menyilapkan skill-nya melalui pelatihan, sehingga saat dibutuhkan sudah siap," katanya.

Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik

"Namun, sejauh ini komunikasi itu belum ada. Saya sudah tanya ke Pak Kadisnaker (Budi Rahardjo). Katanya, dijanji-janjikan saja," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Qodir juga menyoroti penetapan 9 desa di Kecamatan Manyar dan Bungah yang masuk dalam ring 1 Smelter Freeport. Ia mempertanyakan parameter penetapan 9 desa sebagai ring 1 smelter.

"Sejauh ini Freeport tak pernah ada koordinasi dengan kami," paparnya.

Baca Juga: Jadi Sorotan Publik, Kabel Seluler Menjuntai di Perempatan Giri Gresik Usai Diterabas Tronton

Menurut Qodir, seluruh wilayah Kabupaten Gresik harus masuk kategori ring 1, karena pabrik smelter tersebut berdirinya memang di Kabupaten Gresik.

"Kalau Pak Bupati (Fandi Akhmad Yani) menyampaikan ring 1 smelter karena berdiri di wilayah Gresik, ya ringnya se-Kabupaten Gresik. Begitu pula saya kira, ketika yang ditanya Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), karena smelter berdiri di Jawa Timur, maka ring 1 Jawa Timur," tutupnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News