Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Fraksi Gerindra DPRD Jatim memberi perhatian serius soal penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah merebak. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait, mengatakan bahwa pihaknya akan fokus memperjuangkan nasib peternak dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur TA 2022.
"Sebentar lagi akan mulai proses pembahasan P-APBD 2022. Saya sudah instruksikan anggota Fraksi Gerindra dari Komisi A sampai Komisi E untuk memperjuangkan program untuk mengatasi dampak PMK terhadap peternak beserta keluarganya," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Rabu (6/7/2022).
Baca Juga: Kerahkan Timnya, BHS Yakin Subandi-Mimik Raih 70 Persen
Gus Fawait (sapaan akrabnya) mengaku tidak akan berteori tentang penyebab dan penanggulangan PMK secara teknis. Sebab, sudah ada pihak terkait seperti dinas peternakan yang lebih berkompeten.
Ia menyebut, Fraksi Gerindra DPRD Jatim tidak menyalahkan siapa-siapa, termasuk pemerintah provinsi dalam situasi seperti ini karena hal tersebut merupakan wabah, di luar prediksi siapa pun. Menurut dia, vaksinasi bagi ternak belum terukur efektivitasnya.
"Untuk penanganan teknis PMK, kami serahkan kepada pemprov dan dinas terkait. Kami akan fokus terhadap dampak ekonominya. Fraksi Gerindra berharap ada solusi atau pendampingan usaha terhadap keluarga peternak, sambil menunggu payung hukum untuk pemberian kompensasi oleh pemprov kepada peternak," ucap Bendahara GP Ansor Jatim itu.
Baca Juga: Gerindra Yakini Dhito-Dewi Bisa Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat
Gus Fawait menambahkan, pihaknya juga mewanti-wanti agar Pemprov Jatim mengantisipasi dampak krisis ekonomi yang dialami peternak. Terlebih di masa tahun ajaran baru yang dimulai sebentar lagi.
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2020 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini berharap, tidak ada satu pun anak peternak yang putus sekolah atau tidak bersekolah karena kesulitan ekonomi, berlaku pula pada santri dan calon santri. Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) itu melanjutkan, pemerintah harus memberi kepastian agar mereka tetap memperoleh pendidikan.
"Kita tidak tahu wabah PMK ini berlangsung sampai kapan. Tapi jangan sampai krisis ini menjadi hambatan anak-anak peternak dalam memperoleh hak pendidikan. Apalagi Jawa Timur memasuki era bonus demografi, di mana angka usia produktif lebih tinggi. Ini harus dikelola dengan mencetak SDM yang mumpuni. Kalau tidak, akan menjadi bom waktu," pungkasnya. (mdr/mar)
Baca Juga: Usai Dibentuk, Ketua DPRD Kota Batu Minta Komisi Langsung Bekerja Sesuai Tupoksi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
