Mendagri Minta Pemda dan Pemkot Sebarkan 10 Juta Bendera Merah Putih

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-77 Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI meminta kepada pemerintah daerah (pemda), baik provinsi, kabupaten, dan kota, menyebarkan sebanyak 10 juta bendera kepada masyarakat untuk dipasang di rumah dan tempat-tempat umum.

Permintaan ini disampaikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri RI, Bahtiar, saat memberikan sambutan mewakili Mendagri RI, Tito Karnavian dalam deklarasi dan MoU Jejaring Panca Mandala (JPM) antara Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Gubernur Jatim, dan kepala daerah se-Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/7/2022) malam.

Baca Juga: Kota Batu Masuk Nominasi Kota Terinovatif dalam Innovative Government Award 2024

"Permintaan agar pemda dan pemkot menyebarkan 10 juta bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT RI ke-77 surat sudah di meja Pak Mendagri. Tinggal diteken," ucap Bahtiar saat memberikan sambutan.

Menurutnya, belakangan ini kesadaran masyarakat dalam memperingati Kemerdekaan RI dengan memasang bendera merah putih di depan rumah atau di tempat umum masih rendah. Hal ini terbukti saat Kemendagri melakukan foto lewat udara dengan pesawat dengan ketinggian rendah. Hasilnya, banyak rumah-rumah maupun sarana umum yang tak memasang bendera merah putih saat peringatan 17 Agustus.

"Makanya, ini menjadi perhatian Mendagri untuk terus menggelorakan semangat masyarakat dalam memperingati Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan," tuturnya.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN dan Wakilnya Hadiri Rakornas Pusat 2024

"Saat ini, dari total 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi ada 50 juta rumah penduduk. Kalau rumah-rumah itu terpasang bendera merah putih semua saat perayaan HUT RI, akan benar-benar semarak," terangnya.

Khusus di Jawa Timur sendiri, saat ini ada 38 kabupaten dan kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 40 juta.

"Saya kira jumlah 10 juta bendera merah putih itu dengan jumlah 38 pemda dan pemkot di Jatim bisa teratasi sendiri," kelakarnya.

Baca Juga: Kerja Sama Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Sowan ke Kapolri

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa langsung merespons permintaan Mendagri. Ia akan menyampaikan hal itu kepada bupati dan wali kota se-Jatim.

"Saya ada WA grup bupati dan wali kota se-Jatim, nanti saya sampaikan," kata gubernur. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News