GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pulau Bawean, Selasa (20/9/2022). Salah satu agendanya adalah menghadiri rapat koordinasi penyesuaian data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Pendopo Kecamatan Tambak dan Sangkapura.
Wabup mengungkapkan bahwa berdasarkan data di dinas sosial (dinsos), kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 masih tembus di angka 12,42% atau setara 166 ribu warga.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Karena itu, ia mendorong Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik mengejar upaya pengentasan kemiskinan lewat DTKS.
"DTKS nantinya akan jadi rujukan one data kemiskinan (ODT) dalam pemberian berbagai macam bantuan. Di antaranya, bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH) reguler, BPNT dan PKH, PKH plus dan PKH inklusif," ucapnya.
Ia menyampaikan, tujuan dari pendataan ini adalah pemerataan kesejahteraan sosial melalui bantuan yang tepat sasaran. Dari data dinsos, di Kecamatan Tambak ada sebanyak 16.503 warga masuk DTKS. Sedangkan Sangkapura 29.168 orang.
Baca Juga: Bu Min Ajak Media Sinergi untuk Kemajuan Gresik
Jumlah ini menurut masyarakat setempat masih terdapat data ganda. Untuk itu, dinsos bekerja sama dengan karang taruna, fatayat, dan muslimat, melakukan pengawalan data agar tersaji dengan akurat dan valid.
"Ini tinggal operator yang perlu diawasi dan didampingi oleh semua pihak agar tidak salah dalam memasukkan data. Karena validasi hanya bisa dilakukan dari desa. Kalau sudah masuk pusat tidak mudah dirubah lagi," jlentrehnya.
Ia juga mengingatkan agar DTKS terus diperbarui. "Data ini wajib di-update setiap bulan sekali. Jangan 3 bulan sekali, karena orang itu tiap bulan berubah," tegasnya.
Baca Juga: Plt Bupati Gresik Salurkan 335 Paket BLT DBHCHT di Ujung Pangkah dan Panceng
Sementara Kepala Dinsos Gresik, Ummi Khoiroh, berharap melalui validasi ulang DTKS ini angka kemiskinan di Gresik dapat terkoreksi. Targetnya, tahun depan turun menjadi 10,7%.
"Langkah ini sebagai cita-cita bersama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Tambak dan Sangkapura," ucapnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya menyiapkan bantuan sosial (bansos) PKH inklusif. "PKH Inklusif ini nanti akan berfokus pada para penyandang disabilitas dan lansia yang belum pernah mendapat bansos apapun," tegasnya.
Baca Juga: Kasus Dugaan Penyelewengan Dana CSR Beras: Kejari Gresik Periksa Kades Roomo, Sekdes Mangkir
Di kesempatan yang sama, Kepala DPMD Abu Hasan mendorong para kepala desa agar kreatif dan adaptif mengikuti perkembangan zaman. Utamanya dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Kabupaten Gresik.
"Saya berharap hubungan baik antara RT dan RW terjalin dengan baik, karena motor penggerak Gresik ini dimulai dari desa-desa," katanya.
Turut Hadir Camat Tambak Muhammad Nur Syamsi, Camat Sangkapura Syamsul Arifin, serta kepala desa. (hud/rev)
Baca Juga: Kejari Gresik Periksa 8 Orang Buntut Dugaan Penyimpangan Beras CSR Desa Roomo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News