Juru Bicara Fraksi Nasdem Handoko Seto, saat membacakan pandangan umum nota pengantar Perubahan APBD Jember tahun anggaran 2022.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jember mengkritik Pemkab Jember kurang inovatif dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebab, kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2023 sama persis dengan pembangunan prioritas tahun 2022.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem Handoko Seto, saat membacakan pandangan umum nota pengantar Perubahan APBD Jember tahun anggaran 2022.
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
"Kami cermati tidak ada perubahan arah kebijakan penetapan prioritas pembangunan dari 2022 ke 2023," cetusnya saat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap P-APBD 2022 yang digelar di Aula PB Sudirman, Rabu (20/9).
Setidaknya ada tujuh kesamaan arah kebijakan yang ia sebutkan dalam penyampaian pandangan umumnya.
"Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pada UMKM dan pertanian; kedua, mendorong konektivitas antarwilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan; ketiga, meningkatkan sumber daya manusia; keempat, mendorong pariwisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian budaya; kelima, memperkuat layanan infrastruktur yang mendorong perekonomian daerah; keenam, menjaga keberlangsungan lingkungan dan meningkatkan ketahanan bencana daerah; terakhir, membangun tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi," paparnya.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Menurutnya, arah kebijakan tersebut sebenarnya sudah sangat baik. Hanya saja, diperlukan pembaruan dan inovasi karena sudah sekian tahun tidak ada perubahan sama sekali.
"Maka, pemkab akan semakin jauh dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja organisasi perangkat daerah (renja OPD), dan kebijakan umum APBD - prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS," ujarnya.
"Inilah yang kami maksudkan dengan Pemerintah Kabupaten Jember bekerja asal-asalan dan normatif. Padahal, dengan naiknya gaji dan tunjangan ASN (aparatur sipil negara), rakyat berharap pemkab lebih serius bekerja untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain," ujarnya.
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
Fraksi Nasdem pun pesimis Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Hendy Siswanto bisa membawa perubahan. Mengingat, masa jabatan bupati dan wakil bupati hanya tinggal dua tahun lagi. (yud/bil/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
