
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik mengadakan gathering dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Platinum, Surabaya, Jumat (18/20/2022).
Kegiatan yang dibuka oleh Wabup Aminatun Habibah itu diisi dengan sosialisasi gempur rokok tanpa cukai.
Baca Juga: Hadir di Puncak Harlah NU, Wabup Gresik Ajak Nahdliyin Kolaborasi Dukung Jalannya Pemerintahan
Ada empat narasumber yang dihadirkan. Yaitu, Kasi Penyuluhan Kantor Bea Cukai Gresik Eko Yudi Hartono, Kanit Tindak Pidana Tertentu (Pidter) Polres Gresik I Ketut Raisa, Kasi Penyidikan Tindak Pidana Kejari Gresik Nugraha Wirajaya, dan Pasi Ops Kodim 0817 Kapten Inf. Hari Sutanto.
Dalam sambutannya, Wabup Habibah menyebut rokok adalah sesuatu yang unik.
"Ada peringatan bahaya akan rokok. Namun ada pemasukan lewat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)," ucapnya.
Baca Juga: Hari Pertama Jabat Wabup Gresik, Alif Tinjau Sekolah Rusak di Kedamean
Dia mengungkapkan, DBHCHT yang diterima pemerintah daerah lumayan besar. Kabupaten Gresik misalnya, pada tahun 2022 menerima DBHCHT Rp18 miliar. Kemudian, tahun depan ada tambahan Rp10 miliar menjadi Rp28 miliar.
"DBHCHT Gresik masih kalah dengan kabupaten tetangga. Lamongan di tahun 2023 Rp 68 miliar. Bahkan, Pasuruan hampir Rp400 miliar," imbuhnya.
Wabup mengatakan DBHCHT Lamongan dan Pasuruan bisa lebih besar dari Gresik karena di sana ada pabrik rokok.
Baca Juga: Ketua DPC PDIP Gresik Sebut Yani Langsung Retreat dan Alif Sudah Ada Agenda Usai Dilantik Presiden
"Makanya, saya mengajak teman-teman wartawan untuk membantu masuknya investor bangun pabrik rokok di Gresik," katanya.
Sebab, DBHCHT bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sesuai regulasi, 40 persen DBHCHT harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara 50 persen sektor kesehatan, sedangkan sisanya untuk penindakan hukum.
Dalam kesempatan ini, wabup menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah satpol PP dan bea cukai dalam melakukan langkah antisipasi terhadap peredaran rokok ilegal. Selain membahayakan bagi kesehatan, peredaran rokok ilegal juga dapat merugikan negara.
Baca Juga: Jelang Akhir Masa Jabatan, Bu Min Ucapkan Terima Kasih
"Untuk itu, kami mendukung penuh langkah antisipasi peredaran rokok ilegal ini, agar pendapatan daerah semakin meningkat, dan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Gresik, Suprapto, menyatakan kenaikan 10 persen DBHCHT untuk Kabupaten Gresik tahun 2023 seiring adanya kenaikan tarif cukai rokok 10 persen.
Untuk itu, Pemkab Gresik melalui satpol PP bersama bea cukai gencar melakukan upaya pencegahan peredaran rokok ilegal yang tidak mengantongi izin resmi atau tidak memiliki pita cukai asli.
Baca Juga: Hadiri Tasyakuran HPN 2025 yang Digelar KWG, Bu Min Sekaligus Pamitan
"Tujuannya agar pendapatan daerah dari pajak semakin meningkat," ucap Suprapto. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News