Gagal Hidupkan Khilafah: Mulai Raja Hijaz, Fuad I Mesir, hingga Ibnu Saud

Kegagalan penegakan khilafah di Kairo, paling tidak, dipicu dua sebab. Pertama, masing-masing delegasi lebih realistis untuk berjuang memerdekakan negaranya masing-masing berdasarkan deologi nasionalisme kebangsaan seperti yang ditawarkan oleh kaum penjajah.

Kedua, ternyata penegakan khilafah itu menurut kitab: al-Islam wa Ushul al-Hukm karya Syekh Ali Abd Raziq (1888-1967) itu tidak wajib. Umat Islam boleh mendirikan “negara bangsa” sendiri-sendiri dalam berbagai bentuk; (republik, kerajaan dan lain-lain) sesuai sarana politik yang menguntungkan pada masing-masing bangsa.

Pasca Abd Aziz menobatkan diri sebagai raja Hijaz setelah sukses “mengusir” Syarif Husein bin Ali, ia juga berambisi untuk menjadi khalifah. Tetapi, ia memilih untuk realitis dengan tidak berupaya menobatkan diri sebagai khalifah. Ia sudah merasa puas dengan capaian penyatuan dua wilayah: timur, dengan Riyad sebagai basis aktifitas gerakannya, dan wilayah barat dengan Jeddah sebagai pusat gerakannya.

Sedang Mekkah-Madinah dipertahannkan sebagai kota suci bagi seluruh kaum Muslim dunia. Dua peta wilayah timur dan barat inilah yang menjadi dasar peta berdirinya negara kebangsaan: Kerajaan Saudi Arabia pada 1932 sekaligus meminta untuk mendapatkan pengakuan dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam bingkai sosio-historis seperti inilah --dengan semua dinamika politiknya sampai pertengahan abad ke 20-- negara-negara bangsa di dunia Islam terbentuk. Kitab-kitab Fikih—kemudian populer dengan kitab kuning—diproduksi dalam konteks kaum Muslim sedang unggul dalam berbagai bidang: politik, militer, ekonomi dan sosial budaya. (bersambung)

Prof Dr KH Imam Ghazali Said, MA adalah pengasuh Rubrik Tanya Jawab Islam di HARIAN BANGSA, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) dan Pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya.