Wakil Ketua DPRD Gresik Minta Dispendukcapil Buat Buku Pokok Pemakaman, Mengapa?

Wakil Ketua DPRD Gresik Minta Dispendukcapil Buat Buku Pokok Pemakaman, Mengapa? Nur Saidah, Wakil Ketua DPRD Gresik.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik mendorong pemkab melalui dispendukcapil membuat untuk mendata warga Kabupaten Gresik yang meninggal.

Menurut , itu juga sesuai dengan anjuran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Baca Juga: Heboh Pagar Laut, Dewan Sebut Banyak Industri Sewa Area Pesisir untuk Perluasan Pabrik di Gresik

"Mumpung saat ini Kepala Dispendukcapil Gresik baru, Pak Hari Syawaludin. Kami minta segera membuat ," ucap pada BANGSAONLINE.com, Sabtu (26/11/2022).

Menurut dia, sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia sudah banyak yang memiliki sejak tahun 2021.

"Namun, Kabupaten Gresik hingga saat ini belum memiliki," ungkap Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Gresik ini.

Baca Juga: Sekretaris Komisi III DRPD Gresik Desak DPUTR Perbaiki Jalan Rusak

Untuk itu, berharap kepala dispendukcapil yang baru bisa menginisiasi program .

"Ini tantangan untuk kepala dispendukcapil yang baru. Kalau daerah lain bisa, Gresik juga harus bisa," katanya.

Keberadaan selain untuk menertibkan data kematian, juga sebagai acuan desa dalam melaporkan warga yang meninggal, walaupun kaluarga yang meninggal tidak melaporkan. Atau, yang meninggal tidak punya keluarga.

Baca Juga: Pasti Berhasil! Tutorial Buat Faktur Pajak Pelunasan Coretax Jika Uang Muka Dibuat di Efaktur 2024

"Buku pokok pemakaman itu juga penting sebagai rujukan dinas sosial (dinsos) dalam penyaluran bantuan. Baik program bantuan sosial (bansos) seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), maupun program UHC (berobat gratis) yang baru digulirkan Pemkab Gresik," paparnya.

"Jangan sampai orang yag sudah meninggal karena belum dilaporkan, namanya tetap masuk dalam Kartu Gresik Sehat (KGS) yang dibayar APBD Kabupaten Gresik," pesannya.

menambahkan, bahwa penertiban laporan kematian sangat berhubungan dengan data-data anomali yang harus diurai lagi.

Baca Juga: Fasilitasi Gubernur Terkait Rarperda Gresik Sudah Turun, Pemecahan BPPKAD Tinggal Tunggu Waktu

"Sehingga, data kematian warga Gresik sangat valid karena sudah ada pelaporan dan pencatatan di ," tutupnya. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO