Gubernur Khofifah Kukuhkan 7 TPAKD di Jawa Timur

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah mengukuhkan 7 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yakni TPAKD Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Pacitan, dan Lumajang.

Agenda tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2022 TPAKD se-Jawa Timur di Ballroom Kantor OJK Kanreg IV Jatim, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (15/12/2022).

Baca Juga: Jadi Narasumber Kongres Pendidikan NU, Khofifah Tekankan Pentingnya STEM dan Gizi pada Generasi Emas

Gubernur mengatakan bahwa telah terbentuk 27 TPAKD di Jawa Timur, dan dengan tambahan 7 TPAKD yang dikukuhkan hari ini, total menjadi 34 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota. Ia pun mendorong kabupaten/kota yang belum membentuk TPAKD agar segera menyusul.

"Tim percepatan akses keuangan daerah ini menjadi bagian penting untuk mendorong berbagai sektor terutama UMKM di daerah masing-masing, hari ini ditambah lagi 7 Kabupaten berarti sudah 34. Tinggal 4 daerah akan kita didorong bersama supaya memiliki komitmen yang sama," ujarnya.

Baca Juga: Investigasi 656 Hektare HGB, Pemprov Jatim Gandeng BPN dan Pemkab Sidoarjo

Menurut dia, TPAKD merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia dan stakeholders lainnya dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Keberadaan TPAKD diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi dan literasi keuangan.

Gubernur menegaskan, TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih memahami literasi keuangan. Tak hanya itu, TPAKD diharapkan mampu menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir.

Khofifah menuturkan, tingkat literasi keuangan Jawa Timur saat ini berada di atas rata-rata nasional. Indeks inklusi keuangan Jawa Timur tahun 2022 mencapai 92,99 persen sementara nasional 85,10 persen. 

Baca Juga: Jatim Penghasil Durian Terbesar, Khofifah Bakal Jadikan Ekspor Unggulan Demi Kesejahteraan Petani

Sedangkan Indeks Literasi Keuangan Jatim tahun ini mencapai 55,32 persen dan nasional berada di bawah Jawa Timur yaitu 49,68 persen. Ia menambahkan, dari indeks inklusi keuangan dan literasi keuangan terdapat kesenjangan yang harus segera direduksi. 

Oleh sebab itu, gubernur mengajak berbagai pihak untuk bersinergi membangun penguatan literasi keuangan seperti media, akademisi kampus, masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat maupun organisasi profesi.

"Saya rasa pentahelix approach, itu kawan-kawan media juga menjadi bagian yang sangat penting untuk mendesiminasikan berbagai informasi untuk membangun penguatan literasi keuangan," tuturnya.

Baca Juga: Bicara Toleransi di UINSA, Khofifah Ungkap Pengalamannya Tangani Konflik di Tolikara Papua

Sedangkan Ka. Kanreg IV OJK Jatim sekaligus Pengarah I TPAKD Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi, menyatakan bakal kembali melanjutkan program-program literasi dan inklusi keuangan. Namun ia menekankan adanya gap literasi antar daerah, antar sektor dan antar gender yang harus segera diatasi.

"Tadi penekanannya pelajar, UMKM, kaum disabilitas dan masyarakat 3T, Kemudian untuk yang inklusinya ditambahkan lagi ada untuk perempuan dan syariah selain yang tadi. Jadi kita programnya akan kita tambah lagi misalkan kan untuk masalah pelajar kemudian juga santri, peerempuan dengan melibatkan semua lembaga keuangan termasuk pasar modal," paparnya.

Baca Juga: Resmikan Han Palace dan Legacy Ballroom, Khofifah Optimistis Perkuat Sektor MICE di Jawa Timur

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Launching PROKESRA (Program Kredit Sejahtera) dari Bank UMKM Jatim dan Katalog Produk Keuangan oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Sekda Prov. Jatim, Ka. OJK Kanreg IV Jatim, dan Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News