Ketua DPRD Gresik, M. Abdul Qodir.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah PAD sektor retribusi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). DPRD mematok sejumlah sektor PAD di OPD tersebut.
Beberapa di antaranya yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kemudian berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan sektor lain sebesar Rp130 miliar. Namun, tak tercapai karena faktor teknis, SDM, dan lainnnya.
"Makanya, fakta-fakta ini membuat DPRD Gresik terus berbenah dalam menentukan sektor-sektor pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD dengan menggandeng tenaga ahli maupun konsultan," urai Ketua DPC PKB Gresik ini.
Nantinya, lanjut Qodir, konsultan atau tenaga ahli diminta DPRD Gresik untuk mengkaji potensi sektor PAD di Kabupaten Gresik. Ia lantas mencontohkan, jika kajian konsultan atau tenaga ahli nanti misal retribusi parkir tepi jalan umum selama 1 tahun Rp7 miliar, DPRD saat pembahasan anggaran target parkir tepi jalan umum Rp7 miliar. Tak bisa lebih dari itu, karena potensi tak tercapai.
"Begitu juga dengan sektor lain, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN, dan non PLN, IMB, pajak restoran, pajak hiburan, galian, tempat hiburan, air bawah tanah dan lainnnya. Semua akan kami lakukan kajian dulu sehingga kami bisa tau riil potensinya sebelum menentukan targetnya," pungkasnya.
Kekuatan keuangan pada APBD 2023, untuk sektor belanja diproyeksikan sebesar Rp4,062 triliun. Sementara untuk pendapatan, diproyeksikan Rp3,8 triliun. Khusus, untuk sumber APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp 1,5 triliun. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
