JEMBER, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember Hendy Siswanto memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) bersama forkopimda dan tim pengendali inflasi daerah (TPID), Rabu (11/1/2023). Suasana rakor yang membahas penanganan inflasi daerah ini berbeda dari biasanya, karena digelar di sebuah lapangan bulu tangkis.
Sebelum rapat dimulai, forkopimda dan TPID melakukan olahraga bersama terlebih dahulu. Kemudian sarapan bersama, dan dilanjut dengan agenda rapat.
Baca Juga: Meriahnya Festival Ramadhan 2024 yang Digelar Pegadaian Area Jember
Dalam rakor tersebut, Kepala BPS Jember Tri Erwandi menyampaikan sejumlah saran untuk menangani inflasi. Di antaranya, pemerintah daerah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas angka inflasi. Sehingga masyarakat tetap memiliki ketahanan.
"Tetapi faktanya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sebesar 4 persen, sedangkan angka inflasi 7,3 persen year on year (indeks perhitungan tahunan)," ungkapnya berdasar data yang telah didapat.
Menurut Tri, kebutuhan pokok masyarakat adalah komponen yang beberapa kali menjadi penyumbang inflasi, utamanya komoditas beras.
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Menyikapi data tersebut, Kepala Perum Bulog Cabang Jember, Achmad Mustari, mengakui adanya kenaikan harga beras. Menurutnya, hal itu disebabkan pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 ini tidak ada panen raya.
"Bulog tidak berani gegabah menggelontorkan beras sebanyak-banyaknya ke pasar. Bulog berhitung jangka panjang agar beras tidak langka," terangnya.
Kendati demikian, pihaknya mengaku akan terus melanjutkan operasi pasar bersama dengan disperindag, seperti beberapa waktu yang lalu telah dilakukan. Namun, tetap memerhitungkan manajemen pendistribusian stok yang tepat.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Sementara Ketua Satgas Pangan Daerah, AKBP Herry Purnomo, memberikan saran kepada pihak Pemkab agar turut serta merangkul pengusaha sebagai penyedia kebutuhan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mencegah skema kelangkaan akibat barang kebutuhan pokok dijual ke luar Jember.
"Kepolisian tidak bisa memaksa, sebab perekonomian Indonesia menganut pasar bebas," imbuhnya.
Mendapat banyak masukan dari hasil rapat koordinasi tersebut, Hendy Siswanto mengatakan bahwa pihaknya akan fokus mengamankan ketahanan pangan terlebih dahulu. Terlebih, tidak akan ada panen raya di awal tahun.
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
"Akan ada treatment dari pemkab dan bersinergi dengan para petani. Dan di sini peran OPD melekat pada petani untuk mengeluarkan kebijakan zona-zona pola tanam. Pola tanam kita atur dan kita harap petani mau mengikuti." tandasnya. (yud/bil/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
