Anggota Komisi II DPRD Gresik, Suberi saat memberikan arahan kepada DPMPTSP terkait program yang dijalankan. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Selain itu, potensi PAD juga ada pada kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) yang di dalamnya sudah masuk kawasan ekonomi khusus (KEK).
"Di JIIPE setelah kami kaji dengan banyaknya industri ada potensi pendapatan Rp1,3 triliun dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)," tuturnya.
DPMPTSP juga bisa memaksimalkan potensi pendapatan lain dengan banyaknya industri. Baik pabrik, perumahan, niaga, dan lainya. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG), reklame, dan lainnya.
Suberi berharap potensi-potensi itu dimaksimalkan. Sehingga dapat menopang anggaran belanja pada APBD 2023 yang dipatok Rp4,1 triliun, sementara pendapatan Rp3,8 triliun.
"Belanja kita ini cukup besar. Di saat pemerintah pusat mengurangi dana transfer, daerah diminta harus kreatif mencari sumber pendapatan untuk menopang belanja. Baru-baru ini ada pengurangan dana alokasi umum (DAU) hingga Rp200 miliar. Tak menutup kemungkinan akan terus berlangsung karena pusat tak mampu membantu pembiayaan daerah," bebernya.
Menurutnya, keberhasilan bupati dalam menjalankan roda pemerintah, juga merupakan keberhasilan DPRD Gresik. Hal ini seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan masuk dalam janji-janji politik.
"Makanya, minta sinergi antara pemerintah dan DPRD harus dikuatkan," pungkasnya.
Pada kegiatan ini juga muncul sejumlah keluhan dari perwakilan industri yang hadir. Salah satunya, dari perwakilan perusahaan yang berdiri di Desa Watan, Kecamatan Panceng.
Dia mengungkapkan, sejak tahun 2008 tak ada infrastruktur air dan gas. Sehingga, perusahaan kesulitan mendapatkan 2 kebutuhan itu untuk keberlangsungan industri. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
