Komnas HAM Minta Pengidap Gagal Ginjal Akut Lapor Bila Alami Kesulitan Berobat

JAKARTA, BANGSAONLINE. com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pengidap gagal ginjal akut melapor jika mengalami kesulitan dalam berobat.

Setelah mengalami gagal ginjal akut, diketahui para korban masih harus rawat jalan ke rumah sakit. Dalam prakteknya, terdapat beberapa penyintas harus mengeluarkan biaya yang besar karena alat-alat kesehatan dan obat-obatan tidak ditanggung pemerintah.

Baca Juga: JKN Jadi Andalan Keluarga Mahasiswi dari Kandat untuk Atasi Masalah Kesehatan

"Kami minta kepada korban yang masih mengalami kesulitan untuk itu, agar segera melaporkan kembali supaya kemudian kita minta pemerintah untuk memenuhi itu atau mencari alternatif untuk penyediaan obat yang tidak ada", ujar Putu Elvina selaku Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM pada Sabtu (11/3/2023).

Putu Elvina mengatakan sejauh ini Komnas HAM telah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga yang anaknya masih dirawat di rumah sakit rujukan, RSUP Cipto Mangunkusumo (RSCM) maupun pihak rumah sakit itu sendiri.

Pihak rumah sakit mengatakan ada beberapa pasien yang sudah diizinkan pulang. Tetapi, beberapa keluarga masih ragu dalam proses tata laksana perawatan di rumah, dan memilih untuk berada di rumah sakit.

Baca Juga: Warga Kandat ini Bersyukur Jadi Peserta JKN, Semua Anggota Keluarganya Dimudahkan dalam Berobat

Pihak rumah sakit juga mengatakan telah melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan.

"Dalam kondisi tersebut pihak rumah sakit sudah mengatakan, mereka tetap koordinasi dengan penjamin misal BPJS (Kesehatan) terkait beberapa peralatan untuk menunjang pengobatan", jelas Putu.

Putu turut menyampaikan bahwa Komnas HAM sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, dengan cara memastikan penanganan dan pemulihan terhadap keluarga korban yang mengalami dampak psikologis maupun trauma dan dampak sosial atau ekonomi lainnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Pastikan Peserta JKN Peroleh Layanan Terbaik

Penanganan dan pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan akses rehabilitasi maupun kompensasi secara cepat dan jangka panjang.

Komnas HAM telah meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan untuk menjamin pemberian restitusi tersebut.

(ans)

Baca Juga: Warga Ngasem Kediri Percayakan JKN untuk Pengobatan Keluarganya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News