BANGSAONLINE.com - Sebagian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai telah berupaya memaksakan pemilihan Rais Am PBNU dengan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar NU di alun-alun Jombang pada 1-5 Agustus 2015 mendatang.
“Elit NU sepertinya ingin mengambil alih hak warganya dalam memilih Rais Am untuk diatur sendiri,” kata Konsolidator Nasioanal Garda Muda NU, Fairuz H Anggasuto, di Jakarta, Rabu malam, 3 Juni 2015.
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Menurut Fairuz, mayoritas warga NU ingin memilih sendiri Rais Am Syuriah PBNU melalui Rais Syuriah PCNU dan PWNU seluruh Indonesia. Ini terbukti dengan penolakan diberlakukannya sistem AHWA oleh mayoritas pengurus di tingkat wilayah dan cabang, baik Indonesia bagian timur, barat, maupun wilayah Jawa.
Warga NU sadar bahwa pemilihan Rais Am PBNU adalah hak PCNU dan PWNU. “Tapi elit NU tetap bertahan dengan segala cara, baik pantas maupun tidak pantas,” tegasnya. Fairuz meminta elit NU tidak merampas hak warga nahdliyin dalam menentukan sendiri Rais Am PBNU.
Pemaksaan itu, menurut Fairuz, karena elit NU menyadari bahwa bila pemilihan Rais Am diserahkan kepada PCNU/PWNU, mereka tidak akan dipilih. “Makanya pilihan langsung bagi mereka sangat menakutkan dan harus dihindari,” tandas mantan ketua PMII Jatim ini.
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
Beberapa hari lalu, Ketua Panitia Pengarah Muktamar Ke-33 NU, H Slamet Effendi Yusuf mempersoalkan validitas argumentasi penolakan atas konsep berikut mekanisme AHWA. Slamet menganggap penolakan AHWA oleh sejumlah cabang itu lebih didasarkan pertimbangan politis.
“Kita harus memperhatikan apa dasar setuju atau menolak penerapan Ahlul Halli ini. Apakah lebih bersifat politis atau memiliki dasar keilmuan yang memadai,” ujar Slamet.
“Kalau kita perdalam alasan penolakannya, mereka jawab ‘Pokoknya tidak’,” cerita Slamet dalam rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pekan lalu.
Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
Fairuz justru menyarankan, elit NU sebaiknya muhasabah diri mengapa warga nahdliyin melakukan penolakan terhadap sistem AHWA dalam pemilihan Rais Am PBNU yang hendak mereka paksakan, bukan justru menuduh pengurus tingkat cabang maupun wilayah lebih politis dan tidak punya argumentasi yang kuat.
“Justru kita tahu, beliau (Slamet Effendi Yusuf) itu aktivis Golkar puluhan tahun. Jangan-jangan beliau yang lebih politis dalam memaksakan sistem AHWA ini,” pungkasnya. Slamet Effendi Yusuf menjadi politisi Golkar selama 21 tahun.
Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, acara Pra Muktamar NU ke-33 yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang Makassar, 22-23 April 2015, berlangsung panas. Acara bertemakan ”Islam Nusantara sebagai Islam Mutamaddin menjadi Tipe Ideal Dunia Islam” yang dibuka oleh Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, itu hujan interupsi saat panitia menyosialisasikan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am kepada peserta.
Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya
”Acara ini sebenarnya kan seminar nasional tapi berubah jadi sosialisasi AHWA. Akhirnya peserta banyak yang interupsi menolak AHWA diterapkan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang,” kata Ketua PWNU Sulawesi Utara KH Drs Syaban Mauludin kepada BANGSAONLINE.com April lalu (23/4).
Namun, kata Syaban Mauludin, upaya Panitia Pusat Muktamar NU ke-33 bisa dikatakan gagal total dalam menggiring peserta untuk mendukung AHWA. ”Ya bisa dikatakan seperti itu. Karena peserta banyak yang interupsi,” kata Kiai Syaban Mauludin.
Prof. Dr. H Nasruddin Suyuti, MSi, Ketua PWNU Sulawesi Tenggara, membenarkan bahwa peserta menolak AHWA diberlakukan dalam Muktamar NU ke-33 di alun-alun di Jombang. ”Sosialiasi itu tak efektif,” kata Prof. Dr. H Nasruddin Suyuti, MSi, kepada BANGSAONLINE.com Kamis sore (23/4/2015).
Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35
Menurut dia, semula dirinya masih ingin mendengar apa yang mau disampaikan oleh Pantia Pusat Muktamar NU ke-33. ”Tapi peserta sudah ramai interupsi,” kata Prof. Dr Nasruddin Suyuti.
Menurut Nasruddin Suyuti, peserta acara Pra Muktamar NU terdiri dari 10 PWNU dan sebagian PCNU dari Makassar. ”Dari 10 PWNU yang hadir kita sepakat menolak sistem AHWA ini diberlakukan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang,” kata Prof. Dr. H Nasruddin Suyuti.
Begitu juga dalam acara Pra Muktamar NU di Lombok dan Medan AHWA juga ditolak diberlakukan pada Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang. Bahkan sebelumnya 25 PWNU dari 33 PWNU seluruh Indonesia menandatangi surat pernyataan menolak AHWA diberlakukan pada Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang. Mereka menengarai ngototnya PBNU dan Panitia Muktamar NU hanya untuk menyingkirkan calon Rais Am tertentu yang kini mendapat dukungan mayoritas dengan mengatasnamakan AHWA. (tim)
Baca Juga: Muktamar NU, Yahya Staquf, Birahi Politik, dan Sandal Tertukar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
