Paksakan AHWA, PBNU Dinilai Takut Calonnya tak Terpilih

BANGSAONLINE.com - Sebagian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai telah berupaya memaksakan pemilihan Rais Am PBNU dengan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar NU di alun-alun Jombang pada 1-5 Agustus 2015 mendatang.

“Elit NU sepertinya ingin mengambil alih hak warganya dalam memilih Rais Am untuk diatur sendiri,” kata Konsolidator Nasioanal Garda Muda NU, Fairuz H Anggasuto, di Jakarta, Rabu malam, 3 Juni 2015.

Menurut Fairuz, mayoritas warga NU ingin memilih sendiri Rais Am Syuriah PBNU melalui Rais Syuriah PCNU dan PWNU seluruh Indonesia. Ini terbukti dengan penolakan diberlakukannya sistem AHWA oleh mayoritas pengurus di tingkat wilayah dan cabang, baik Indonesia bagian timur, barat, maupun wilayah Jawa.

Warga NU sadar bahwa pemilihan Rais Am PBNU adalah hak PCNU dan PWNU. “Tapi elit NU tetap bertahan dengan segala cara, baik pantas maupun tidak pantas,” tegasnya. Fairuz meminta elit NU tidak merampas hak warga nahdliyin dalam menentukan sendiri Rais Am PBNU.

Pemaksaan itu, menurut Fairuz, karena elit NU menyadari bahwa bila pemilihan Rais Am diserahkan kepada PCNU/PWNU, mereka tidak akan dipilih. “Makanya pilihan langsung bagi mereka sangat menakutkan dan harus dihindari,” tandas mantan ketua PMII Jatim ini.

Beberapa hari lalu, Ketua Panitia Pengarah Muktamar Ke-33 NU, H Slamet Effendi Yusuf mempersoalkan validitas argumentasi penolakan atas konsep berikut mekanisme AHWA. Slamet menganggap penolakan AHWA oleh sejumlah cabang itu lebih didasarkan pertimbangan politis.

“Kita harus memperhatikan apa dasar setuju atau menolak penerapan Ahlul Halli ini. Apakah lebih bersifat politis atau memiliki dasar keilmuan yang memadai,” ujar Slamet.

“Kalau kita perdalam alasan penolakannya, mereka jawab ‘Pokoknya tidak’,” cerita Slamet dalam rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pekan lalu.

Fairuz justru menyarankan, elit NU sebaiknya muhasabah diri mengapa warga nahdliyin melakukan penolakan terhadap sistem AHWA dalam pemilihan Rais Am PBNU yang hendak mereka paksakan, bukan justru menuduh pengurus tingkat cabang maupun wilayah lebih politis dan tidak punya argumentasi yang kuat.

Klik Berita Selanjutnya