Andi Fajar Yulianto
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana (FT), Andi Fajar Yulianto merespon positif Pemkab Gresik yang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang bantuan hukum (Bankum).
Andi Fajar juga menyambut baik, pada APBD Gresik 2023, telah dialokasikan anggaran Bankum Rp75 juta. Namun, ia menyatakan bahwa, anggaran itu terlalu kecil.
BACA JUGA:
- YLBH Fajar Trilaksana Buka Cabang di Tuban
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Bupati dan Wabup Gresik Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Sopir Angkutan Umum
- Pemkab Gresik Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum untuk Tersangka Korupsi Hibah UMKM
"Anggaran Rp75 juta terlalu kecil dalam rangka bantu orang miskin mendapatkan akses keadilan," ucap Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (12/4/2023).
Ia mengaku senang mendengar perda bantuan hukum Pemkab Gresik akan segera dijalankan, mengingat berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Bantuan hukum, kata Fajar, adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan yang dimaksud penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
"Alhamdulillah, kami ikut senang adanya bantuan hukum itu," tegas Sekretaris DPC Peradi Gresik ini.
Ia menyampaikan, berdasarkan data di pos bantuan hukum (Posbakum) PN Gresik, tercatat 3 bulan terakhir, Januari hingga 10 April 2023, ada 29 perkara penunjukan.
