Ilustrasi. Ribuan warga NU memenuhi gedung Balikpapan Sport and Convention Center atau yang biasa disebut Dome Balikpapan mengikuti Tabligh Akbar peringatan Harlah Muslimat NU ke-67 dan Pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Balikpapan, Sabtu (20/4) lalu. Foto: madinatuliman.com
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekarang berbeda dengan PBNU periode-periode sebelumnya. Jika PBNU di bawah kepemimpinan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari dan periode-periode selanjutnya punya akhlak mulia dan sangat menghargai para kiai yang jadi pengurus PWNU, PCNU dan MWCNU, serta kepengurusan NU di bawahnya, maka kepengurusan NU hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar ini sudah tak menghargai aspirasi dan keberadaan PWNU, PCNU, MWCNU serta kepengurusan NU di bawahnya. Bahkan mereka berusaha untuk meniadikan eksistensi PWNU dan kepengurusan NU di bawahnya sesuai kehendak hati dan kepentingannya.
Penilaian itu disampaikan Kaum Muda Nahdliyin (KAUMAN) Madura Raya usai konsolidasi bersama puluhan kader muda NU di Sumenep Madura Jawa Timur, Rabu (10/6/2015). Para anak muda NU itu mencontohkan kasus ngototnya PBNU yang akan menggelar Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) di Jakarta pada 14-15 Juni 2015. Mereka menilai Munas ini tanpa konsep dan digelar hanya untuk kepentingan politik mereka. Mereka bahkan menilai Munas NU tersebut kental nuansa politis.
"Kami menolak pelaksanaan Munas NU," terang Koordinator KAUMAN Madura Raya, Rusman Hadi, pada wartawan, usai konsolidasi bersama puluhan kader NU di Sumenep, Rabu (10/6/2015).
Menurut dia, penolakan itu dilakukan karena Munas hendak memaksakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Am pada Muktamar ke-33 NU di Jombang awal Agustus mendatang.
"Sejumlah pengurus NU tingkat wilayah dan cabang sebenarnya telah menolak pemberlakukan sistem AHWA. Munas NU yang ketiga kalinya ini jangan dijadikan momentum untuk memaksakan sistem AHWA," paparnya.
Ia menambahkan, PBNU tidak boleh mengabaikan aspirasi pengurus NU di tingkat bawah. Rusman mengaku prihatin atas kondisi kepengurusan PBNU. Pasalnya, NU seolah-olah hanya milik segelintir elit pengurus NU tingkat pusat.
"Bukti kalau PBNU sekarang sudah tidak aspiratif ini adalah dengan memaksakan sistem AHWA. Ingat, NU ini bukan hanya milik pengurus pusat, tapi juga pengurus wilayah dan cabang serta warga NU di bawah," ucap Mantan Ketua Umum PC PMII Sumenep ini.
