”Seandainya terpusat satu lokasi seperti di pelabuhan kalianget akan mudah kita memantaunya. Tapi yang sulit kalau melewati pelabuhan yang tidak resmi, ini yang sangat sulit memantaunya. Makanya kami pingin ada pendataan ulang, sehingga kuota BBM yang akan dikirim sesuai dengan kebutuhan warga setempat,” terangnya.
Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi, masih belum bisa mejelaskan terkait langkah yang akan dilakukan. Pasalnya mantan Camat Lenteng masih mengikuti rapat internal Setkab Sumenep. ”Maaf saya masih rapat,” katanya melalui pesan singkatnya.
Sementara Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Kasuab Humas Polres Sumenep AKP Hasanuddin mengatakan, untuk pengawasan pendistribusian ranmor ke daerah kepulauan, ia sudah melakukannya. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa pihak kepolisian juga kerap melakukan operasi di sejumlah perairan Sumenep. Itu dilakukan selain menjaga keamanan, juga mencegah masuknya pendistribusian ranmor bodong melalui jalur pelabuhan tikus.
”Sebelum dilakukan pendistribusian, itu masih dilakukan pengecekan, utamanya kelangkapan surat-suratnya. Kalau surat-suratnya tidak lengkap, dipastikan tidak akan diperbolehkan atau dikembalikan keasalnya,” katanya.
Menurutnya, jika saat ini masih ada pendistribusian kendaraan bodong ke kepulauan, dirinya mencurigai akibat kelalaian petugas kepolisan. ”Kalau misalkan ada yang tidak lengkap namun masih dilakukan pendistribusian, ini berarti petugas yang kurang teliti,” tukasnya. (fay/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
