Lukman Hakim, warga Desa Tiron, menunjukkan surat keterangan ganti rugi tanahnya. Foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, melakukan unjuk rasa di kantor desa setempat, Senin (29/5/2023). Mereka menyuarakan penolakan nilai ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Tol Kediri-Tulungagung.
Puluhan massa itu datang mengendarai puluhan sepeda motor dan membawa mobil yang di atasnya terdapat seperangkat sound system. Mereka mewakili sekira 183 warga terdampak pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, menolak nilai ganti rugi yang dinilai terlalu rendah.
Usai menyampaikan aspirasinya, beberapa pemuda memasang sejumlah spanduk di pagar kantor desa, yang antara lain berbunyi "kami warga menolak nilai ganti rugi yang tidak wajar".
Lukman Hakim (52), warga Dusun Sambirejo, Desa Tiron, mengatakan bahwa rumah dan tanah miliknya hanya dihargai Rp1,061 miliar. Padahal nilai jual sesuai pasaran bisa mencapai Rp2,5 miliar.
"Kami sebenarnya sangat mendukung pembangunan jalan tol ini, tapi kami juga minta ganti rugi yang wajar sesuai harga pasar di lingkungan kami," kata Lukman, Senin (29/5/2023).
Ia berharap pemerintah memperhatikan keluhan warga. "Jangan sampai warga dirugikan dengan adanya proyek jalan tol ini," tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Sumarni (62) yang tanah rumahnya hanya dihargai Rp900 juta saja. Menurut dia, harga di pasaran saat ini bisa mencapai Rp1,5 miliar.
"Kalau hanya dihargai 900 juta saja, saya jelas menolak. Saya ikut warga yang lain yang juga menolak nilai ganti rugi yang terlalu rendah itu," kata Sumarni.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri Eko Priyanggodo, kepada awak media, membenarkan adanya penolakan dari sebagian warga Desa Tiron atas nilai ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol.
Namun demikian, lanjutnya, dari ratusan warga terdampak di Desa Tiron, sebanyak 35 orang menyatakan setuju dengan hasil appraisal.
Sedangkan, Asisten 1 Pemkab Kediri Sukadi menyebut pihaknya akan segera membahas perkembangan proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung ini dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri. (uji/git)
