KH Misbahus Salam
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember Jawa Timur KH. Misbahus Salam mengingatkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid agar tak mengatur NU. Sebab Ansor adalah Badan Otonom (Banom) yang tak pantas mengatur NU.
Penegasan Misbah ini disampaikan menanggapi pernyataan Nusron yang menyatakan akan mengamankan kesepakatan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama soal Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am dalam Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang. Nusron bahkan mengusulkan nama-nama kiai yang akan diangkat sebagai anggota AHWA.
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
”Nusron Wahid terlalu intervensi mengatur NU dalam sistem pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU,” kata Kiai Misbah dalam keterangan tertulisnya yang dikirim kepada BANGSAONLINE.com.
Menurut dia, sistem pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU sudah jelas diatur dalam AD/ART NU. Karena itu PCNU-PCNU di Jawa timur pada saat MUSKERWIL PWNU Jawa Timur tanggal 13 Juni 2015, mayoritas sepakat menolak sIstem AHWA.
(Baca juga: 40 PCNU dari 44 PCNU se-Jawa Timur Menolak AHWA dalam Musker PWNU Jatim)
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
Bahkan, menurut Kiai Misbah, dalam sosialisasi AHWA di acara Pra Muktamar NU di Lombok, Makasar dan Medan juga ditolak oleh PWNU dan PC NU yang hadir.
(Baca juga: Pra-Muktamar di Lombok, PWNU NTT: AHWA Sudah Pernah Ditolak di Munas-Konbes!)
(Baca juga: muktamar-nu-di-makassar-hujan-interupsi-10-pwnu-kompak-menolak">Bahas AHWA, Pra Muktamar NU di Makassar Hujan Interupsi, 10 PWNU Kompak Menolak)
Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
(Baca juga: muktamar-nu-di-medan">Lagi, PWNU dan PCNU Tolak AHWA dalam Pra Muktamar NU di Medan)
Argumentasi penolakan AHWA, kata Kiai Misbah, sangat kuat, diantaranya karena Aanggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi (PO) NU belum mengatur sistem pemilihan AHWA. Padahal dalam Pleno Tata tertib (Tatib) Muktamar biasanya sudah dibahas dengan rujukan dan acuan pada AD/ART dan PO NU.
“Jadi MUNAS PBNU yang tanpa Konbes PBNU tanggal 14 kemarin tidak bisa dijadikan peraturan organisasi. Kalau ada pihak yang berdalil musyarawarah mufakat kenyataannya sistem AHWA masih dapat penolakan yang keras dari PWNU dan PCNU,” katanya.
Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya
PWNU dan PCNU yang sekarang ini, kata Kiai Misbah, sudah terdiri dari kiai-kiai yang alim, akademisi dan sudah sangat berpengalaman dalam organisasi. “Tidak bisa ditekan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan eksistensi NU,” katanya.
Menurut dia, kalau memang sistem AHWA mau dipakai NU, maka terlebih dulu harus mengubah AD/ART dan PO NU di forum Muktamar dan sosialisasikan mekanismenya secara transparan kepada PWNU dan PCNU.
”Baru diterapkan dalam muktamar NU ke 34. Sehingga kondisinya tidak seperti sekarang ini. Terjadi pro-kontra yang secara opini publik kita malu sebagai pengurus NU,” katanya.
Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35
Kiai Misbah curiga pemaksaan AHWA diskenario PBNU karena takut calon Rais Am dan Ketua Umum yang dijagokan tak terpilih.
Kyai Misbah masih husnudhan kepada para kiai-kiai di PBNU dan Nusron Wahid bahwa polemik AHWA ini bisa diselesaikan dengan wa tawaashaubil haq, berpikir secara rasional dan tidak emosional.
”Karena PCNU-PC NU di Jawa Timur yang sudah dengan jelas dan tegas menyampaikan penolakan AHWA di forum Muskerwil PWNU Jatim, tentu akan terus memperjuangkannya hingga di forum Muktamar NU di Jombang,” katanya. (tim)
Baca Juga: Muktamar NU, Yahya Staquf, Birahi Politik, dan Sandal Tertukar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
