Ketua PWNU Sulut: Hasil Munas Nanti Dibatalkan Muktamar

SURABAYA, BANGSAONLINE.com- Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Sulawesi Utara (Sulut) KH Drs Syaban Mauludin menegaskan bahwa Ahlul Halli Wal-Aqdi (AHWA) yang diklaim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai kesepakatan Musyawarah Nasioal (Munas) Alim Ulama bisa dibatalkan dalam Muktamar NU ke-33 pada 1 – 5 Agustus 2015 di alun-alun Jombang nanti. Alasannya, Muktamar NU – sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), adalah forum tertinggi dalam mengambil keputusan. Apalagi, menurut dia, pelaksanaan Munas itu ada unsur rekayasa.

”Saya dengar pelaksanaannya sudah ditentukan oleh panitia. Nanti dalam Muktamar bisa kita batalkan,” kata Kiai Syaban Mauludin kepada BANGSAONLINE.com (Rabu, 24/6/2015).

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

Ia mengaku tak hadir dalam Munas karena memang bukan pengurus Syuriah. ”Tapi PWNU Sulut menolak AHWA. Rais Syuriah sudah bikin pernyataan,” tutur Kiai Syaban Mauludin. Yang dimaskud Rais Syuriah PWNU Sulteng adalah KH Abdul Wahab Abdul Ghafur yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia mengungkapkan bahwa mayoritas PWNU menolak AHWA. Karena mereka tak ingin peran PWNU dan PCNU dilemahkan oleh PBNU. Karena itu ia mengingatkan panitia Muktamar NU agar bersikap arif mendengarkan aspirasi dan realitas sikap PWNU dan PCNU.

Ia merasakan selama ini PBNU dan panitia Muktamar NU kurang mendengar aspirasi PWNU dan PCNU. Bahkan PBNU cenderung mentang-mentang dan memaksakan kehendak. Meski demikian ia mengaku masih optimis PBNU dan Panitia Muktamar NU bisa bersikap obyektif. ”Kita husnuddzon (berprasangka baik) saja ya. PWNU yang menolak AHWA ini mayoritas,” ujarnya.

Sebelumnya, BANGSAONLINE.com memberitakan bahwa dalam Munas itu peserta yang menolak AHWA tak bisa bicara leluasa. Ketua PWNU Banten KH Makmur Masyhar mengungkapkan bahwa setiap PWNU berbicara langsung dipotong oleh pimpinan sidang jika arahnya menolak AHWA. Karena itu ia menilai Munas telah direkayasa secara vulgar. Rais Syuriyah PWNU Bengkulu, KH. Abdullah Munir juga menyatakan bahwa Munas itu tak sah karena diwarnai kebohongan (23/6/2015).

Kebohongan yang dimaksud, menurut Kiai Abdullah Munir, dalam undangan Munas jelas menyebutkan bahwa agenda Munas adalah pembahasan masail diniyyah atau masalah-masalah keagamaan. Faktanya Munas malah cenderung diarahkan membahas masalah yang berkaitan dengan keorganisasian, yakni mekanisme AHWA dalam pemilihan Rais Aam.

Bahkan Rais Syuriah Sulawesi Tengah Dr KH Jamaluddin Maryajang menilai PBNU telah merendahkan PWNU dan PCNU, terutama karena memaksakan AHWA dalam Munas. Kiai Jamaluddin menilai bahwa penolakan AHWA yang massif tapi tak digubris oleh PBNU bakal berimplikasi serius bagi PBNU.

Penilaian hampir serupa disampaikan KH Drs. H. A. Ghozali Masruri, salah seorang tokoh NU pelaku sejarah AHWA dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984 di Situbondo. Ia menyayangkan langkah PBNU menggelar Munas yang ternyata direkayasa untuk menggiring peserta kepada AHWA pada Sabtu (14-15/6/2015). ”Ini kondisioning,” kata Kiai Ghozali Masruri kepada BANGSAONLINE.com, Senin (15/6/2015).

“Kalau ada apa-apa saya tak bertanggungjawab terhadap Allah SWT,” katanya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News