SEPI: Suasana ruang sidang paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan saat agenda sidang tahunan MPR RI mendengarkan Pidato Kenegaraan 16 Agustus yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (16/8/2023).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Mayoritas Anggota DPRD Bangkalan absen dalam sidang tahunan MPR RI dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan 16 Agustus yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (16/8/2023).
Pantauan wartawan BANGSAONLINE.com di Gedung DPRD Bangkalan, hanya belasan anggota dari total 50 anggota dewan yang hadir untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo.
Baca Juga: Mahasiswa Hingga Rektor UTM Unjuk Rasa, Desak Polres Bangkalan Hukum Mati Pelaku Pembakar Mahasiswi
Efendi, Ketua DPRD Bangkalan, menanggapi santai banyaknya wakil rakyat yang tak hadir dalam paripurna tersebut. Ia berdalih anggota dewan banyak yang tidak hadir karena rumah mereka dengan kantor DPRD jauh. Selain itu, banyak anggota yang sedang ada kegiatan lain.
"Teman-teman (rumahnya) jauh-jauh, di pagi hari ada kegiatan lain. Ketidakhadiran alasan politik juga, karena saat ini berbarengan dengan kegiatan politik juga, masa-masa politik," ungkapnya.
Meski demikian, Politikus Gerindra tersebut berharap kekompakan anggotanya untuk hadir di kegiatan seperti ini.
Baca Juga: Tingkatkan Keamanan Perempuan dan Anak, DPRD Bangkalan Upayakan Dua Raperda Selesai Tahun ini
Sementara Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bangkalan, Fadhur Rosi menyayangkan minimnya kehadiran anggota dewan untuk mendengarkan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI.
Menurutnya, mendegarkan pidato tahunan adalah agenda penting dalam rangka menghormati para pejuang dan para pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Ini sebagai bentuk nasionalisme kita dan tanggung jawab," ungkapnya
Baca Juga: Dewan hingga Akademisi Desak Polisi Jerat Pembunuh Mahasiswi di Bangkalan dengan Hukuman Mati
"Saya menyayangkan teman-teman anggota DPRD yang rasa nasionalismenya kurang. Kita harus ingat kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan," ungkapnya kepada media usai kegiatan.
Menurut Politikus Demokrat ini, menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR RI dan DPD RI pada HUT ke-78 dan Rapat Paripurna DPR RI memang tidak diwajibkan sebagaimana tata tertib DPRD.
"Namun saya berharap kepada anggota dapat hadir dan mengesampingkan urusan keluarga, karena ini urusan negara," pungkasnya. (uzi/rev)
Baca Juga: UTM Kawal Kasus Pembunuhan Sadis Mahasiswi Fakultas Pertanian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
