Meskipun Umat Islam minoritas di Papua, tapi banyak masjid berdiri di tengah kampung penduduk muslim. Islam di Papua identik NU karena kental dengan tradisi atau adat istiadat. Foto: infobackpacker.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rais Syuriah PWNU Papua Barat KH Ahmadi menilai bahwa pemaksaan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am Syuriah PBNU tak bisa diterima. Sebab AHWA jelas bertentangan dengan AD/ART NU yang masih sah.
Menurut dia, istilah “musyawarah mufakat” dalam BAB XIV pasal 41 tak bisa ditafsiri seenaknya dengan ”AHWA yang dipaksakan”. Kalau memakai asas “musyawarah mufakat” maka harus menghargai pendapat dan aspirasi mayoritas PWNU dan PCNU, bukan memaksakan kehendak.
Selain itu, menurut dia, alasan yang dibuat oleh para pendukung AHWA sangat tak masuk akal. ”Kalau mereka berasalan AHWA itu untuk menghindari riswah (uang sogok), loh, kan mereka pelakunya (pelaku riswah -red) di Muktamar NU ke-32 di Makassar,” kata Kiai Ahmadi tanpa tedeng aling-aling .
Ia mengungkapkan fakta itu berdasarkan apa yang ia saksikan. ”Saya waktu itu pertama kali ikut Muktamar sebagai pengurus PWNU. Semua PWNU tahu kalau pelaku riswah itu mereka. Waktu itu kan dibai’at segala untuk mendukung,” katanya sembari mengaku tak simpati dengan KH Said Aqil Siraj lantaran arogan dan memaksakan kehendak.
Tampaknya makin banyak pengurus PWNU dan PCNU yang siap testimoni alias buka-bukaan soal riswah (uang sogok) yang dilakukan oleh elit PBNU dalam Muktamar ke-32 di Makassar jika AHWA terus dipaksakan. Mereka kesal karena elit PBNU yang mendukung AHWA berlagak sok suci dengan menyatakan AHWA untuk menghindari riswah. Padahal justeru mereka inilah pelopor riswah di NU.
Karena itu beberapa PWNU dan PCNU mengaku bertekad akan menggelar testimoni di arena Muktamar untuk mengungkap siapa saja oknum PBNU dan yang jadi pelaku riswah dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar, jika AHWA dipaksakan. Mereka akan menyebut nama dan jumlah uang yang diedarkan untuk menyuap para muktamirin.
