Meskipun Umat Islam minoritas di Papua, tapi banyak masjid berdiri di tengah kampung penduduk muslim. Islam di Papua identik NU karena kental dengan tradisi atau adat istiadat. Foto: infobackpacker.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rais Syuriah PWNU Papua Barat KH Ahmadi menilai bahwa pemaksaan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am Syuriah PBNU tak bisa diterima. Sebab AHWA jelas bertentangan dengan AD/ART NU yang masih sah.
Menurut dia, istilah “musyawarah mufakat” dalam BAB XIV pasal 41 tak bisa ditafsiri seenaknya dengan ”AHWA yang dipaksakan”. Kalau memakai asas “musyawarah mufakat” maka harus menghargai pendapat dan aspirasi mayoritas PWNU dan PCNU, bukan memaksakan kehendak.
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Selain itu, menurut dia, alasan yang dibuat oleh para pendukung AHWA sangat tak masuk akal. ”Kalau mereka berasalan AHWA itu untuk menghindari riswah (uang sogok), loh, kan mereka pelakunya (pelaku riswah -red) di Muktamar NU ke-32 di Makassar,” kata Kiai Ahmadi tanpa tedeng aling-aling .
Ia mengungkapkan fakta itu berdasarkan apa yang ia saksikan. ”Saya waktu itu pertama kali ikut Muktamar sebagai pengurus PWNU. Semua PWNU tahu kalau pelaku riswah itu mereka. Waktu itu kan dibai’at segala untuk mendukung,” katanya sembari mengaku tak simpati dengan KH Said Aqil Siraj lantaran arogan dan memaksakan kehendak.
Tampaknya makin banyak pengurus PWNU dan PCNU yang siap testimoni alias buka-bukaan soal riswah (uang sogok) yang dilakukan oleh elit PBNU dalam Muktamar ke-32 di Makassar jika AHWA terus dipaksakan. Mereka kesal karena elit PBNU yang mendukung AHWA berlagak sok suci dengan menyatakan AHWA untuk menghindari riswah. Padahal justeru mereka inilah pelopor riswah di NU.
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
Karena itu beberapa PWNU dan PCNU mengaku bertekad akan menggelar testimoni di arena Muktamar untuk mengungkap siapa saja oknum PBNU dan yang jadi pelaku riswah dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar, jika AHWA dipaksakan. Mereka akan menyebut nama dan jumlah uang yang diedarkan untuk menyuap para muktamirin.
Sebelumnya, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Probolinggo KH Jamaluddin Al-Hariri juga mengaku didatangi sekelompok orang waktu di Muktamar NU ke-32 di Makassar. Mereka ini lalu memberi uang sekitar Rp 10 sampai 20 juta kepada Kiai Jamaluddin agar memilih kandidat yang kini mimpin PBNU. ”Pokoknya banyak, tebal,” kata Kiai jamaluddin sambil tangannya memperagakan amplop yang berisi uang.
(Baca juga: Ini Cerita Rais Syuriah PCNU Probolinggo saat dirinya Coba Disuap di Muktamar Makassar)
Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
Tampaknya pemaksaan AHWA lewat Munas jadi bumerang bagi elit PBNU. Buktinya, PWNU dan PCNU bukan semakin lunak tapi justeru semakin keras menolak AHWA. Mereka makin sadar bahwa elit PBNU makin banyak melakukan pelanggaran AD/ART.
“Terlalu dini kalau AHWA itu mau diberlakukan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang. Kalau memang niatnya tulus masih perlu waktu. Paling tidak, lima tahun lagi,” katanya. Tapi itu pun, kalau disetujui Muktamirin.
”Said Aqil sudah tak menghargai PWNU dan PCNU. Ia arogan. Ia juga tak mau menghargai Syuriah,” kata Kiai Ahmadi.
Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya
Ia mengakui Said Aqil Siraj sosok yang cerdas dan ahli sejarah. ”Tapi saya tak simpati. Dia arogan dan memaksakan kehendak,” tegasnya. Dalam organisasi – tegas dia - siapapun – termasuk kiai – harus tunduk kepada kesepakatan Muktamirin, bukan kehendak dan kepentingan pribadi. (tim/bersambung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
