Novantoro dan Choirul Anam.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempertanyakan keberanian Komisi IV DPRD Gresik mengusut dugaan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimobilisasi untuk pemenangan bakal calon legislatif (bacaleg) tertentu pada pemilu 2024.
Direktur LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB), Novantoro, mempertanyakan sikap Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mohammad.
Sebelumnya, Mohammad menyatakan pihaknya tak bisa tindaklanjuti dugaan penyimpangan program PKH karena tidak adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat.
"Mengapa harus pengaduan dari masyarakat? DPRD kan wakil rakyat," cetus Novantoro kepada BANGSAONLINE.com, Senin (9/10/2023)..
Novan juga mempertanyakan ketua komisi IV yang sebelumnya mengaku punya data KPM PKH yang dimobilisasi bacaleg tertentu untuk membantu suara pada pemilu 2024.
"Yang pernah bilang punya data tolong cepat digelar. Nggak usah nunggu adanya laporan dari masyarakat," pintanya.
Sementara itu, Koordinator LSM Informasi dari Masyarakat (IDR), Choirul Anam, menilai DPRD Gresik tak punya daya untuk membongkar skandal tersebut.
"Punya daya apa DPRD dalam menangani penyalahgunaan PKH, wong di antara mereka terindikasi sebagai pelakunya," ucapnya.
Menurut Cak Anam, begitu panggilan akrabnya, dalam aturan, koordinator kabupaten (korkab), koordinator kecamatan (korcam), dan pendamping desa PKH jelas dilarang berpolitik praktis.
Hal itu sama seperti petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan petugas pemilu lain, seperti halnya aparatur sipil negara (ASN).
"Karena mereka digaji oleh negara, uang APBN," terangnya.
Cak Anam mengaku punya data sejumlah bacaleg yang memobilisasi pendamping PKH dalam posko untuk pemenangan pemilu 2024.
"Ini banyak datanya, baik berupa foto dan bukti lain. Silahkan DPRD minta kalau butuh," pungkas Cak Anam. (hud/git)
