Papua selama ini identik dengan Kristen. Bahkan kalangan Kristen mendesak lewat DPRD agar Papua diberi nama Kota Injil. Maklum, hanya 2 orang anggota DPRD yang beragama Islam. Tapi dakwah Islam terus menggeliat lewat gerakan kultural ala NU. Tampak warga Papua yang beragama Islam berpose dengan latar belakang masjid. Foto: kissanak.wordpress.com
BANGSAONLINE.com - Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Barat KH Ahmadi mengungkap tentang ketidakjujuran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terutama dari kasus demi kasus dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar. Menurut dia, sejak Muktamar NU di Makassar figur-figur yang kini duduk dalam PBNU sudah tidak jujur dan tak amanah.
Ia memberi contoh kasus tim formatur yang diberi mandat Muktamirin pada Muktamar NU ke-32 di Makassar. ”Calon pengurus yang disodorkan tim formatur diganti begitu saja. Ini kan gak benar. Si A tak boleh, harus diganti B. Begitu juga si C gak boleh harus diganti F. Jadi tim formatur yang diberi mandat Muktamar malah tidak dihiraukan. Said Aqil melarang si A jadi pengurus, lalu dia mengangkat si B. Padahal si A itu diusulkan tim formatur. Ini kan jelas melanggar aturan organisasi,” katanya mengungkap sikap Said Aqil Siraj yang mengabaikan tim formatur dalam penyusunan kepengurusan PBNU hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar.
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Akibatnya banyak figur yang sejatinya menjadi amanat Muktamar malah terlempar dari maqom (posisi/kedudukan) yang semestinya. Sementara figur yang tak mendapat kepercayaan Muktamirin malah diberi posisi strategis.
Ia memberi contoh KHA Hasyim Muzadi yang dalam pemilihan Rais Am Syuriah di Muktamar NU ke-32 di Makassar mendapat suara terbanyak kedua setelah KHA Sahal Mahfudz. Tapi Kiai Hasyim Muzadi ternyata diletakkan pada posisi Rais Syuriah. Sedang KHA Mustofa Bisri (Gus Mus) yang tak dapat suara dalam Muktamar NU malah diposisikan sebagai Wakil Rais Am PBNU.
Begitu juga kasus Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang dipaksakan tanpa Konferensi Besar (Konbes) dengan agenda mengegolkan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sebagai sistem pemilihan Rais Am Syuriah PBNU. Menurut dia, rekayasa vulgar itu sudah kentara sekali dalam melanggar asas kepatutan dalam berorganisasi dan AD/ART. ”Padahal rata-rata PWNU menolak Munas dan AHWA,” katanya. (Baca juga: Rais Syuriah Sulteng: PBNU Langgar Organisasi dan Lecehkan AD/ART)
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
Menurut dia, track record (rekam jejak) PBNU yang sekarang memang sudah terbiasa melanggar aturan organisasi dan nilai kepatutan atau ahlaqul karimah sejak pada Muktamar NU. ”Jadi PBNU mengajarkan kepada PWNU dan PCNU tidak konsisten, tidak taat aturan AD/ART dan inkonstitusional,” katanya.
“Karna itu PBNU yang sekarang harus dirombak total, harus diganti orang-orang baru,” tambahnya.
Kiai Ahmadi juga tak percaya kalau PBNU selama ini mengaku tak terlibat politik. Buktinya, menurut dia, Said Aqil jadi bintang iklan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di beberapa televisi (TV) saat masa kampanye. ”Banyak warga NU tanya kepada saya, kok Ketua Umum PBNU jadi bintang iklan parpol (PKB-red),” katanya. (tim/habis)
Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
