
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pelayanan publik di Sidoarjo mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hal itu tampak dengan dinobatkannya Pemkab Sidoarjo sebagai pemerintah daerah dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun ini.
Penghargaan tersebut diberikan saat Peresmian Bersama MPP dan peluncuran platform Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) di Hotel Bidakara, Selasa (21/11/2023).
BACA JUGA:
Penghargaan sekaligus apresiasi ini diserahkan langsung oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, bersama dengan sejumlah kepala daerah yang ikut menerima penghargaan.
Sepuluh pemerintah daerah yang menerima penghargaan MPP terbaik kategori prima di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Banyuwangi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Magetan, Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Pekanbaru, dan Surabaya.
Kemenpan RB juga memberikan penghargaan kategori pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai terbaik dalam pelayanan publiknya.
Suasana saat Bupati Sidoarjo menerima penghargaan MPP Prima dari Kemenpan RB. Foto: Ist
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi kepada pimpinan lembaga dan kepala daerah atas capaiannya dalam meningkatkan pelayanan publik dan inovasinya.
"Inovasi dan pelayanan publik yang terbaik harus diapresiasi. Hari ini Bapak-Ibu diapresiasi termasuk para Kepala Daerah yang mempunyai semangat membuat pelayanan publik lebih baik," ujarnya.
Ia membeberkan, sekarang ini total MPP yang ada di Indonesia sudah mencapai 175, dan ini adalah sebuah progress yang sangat baik, "Khususnya dalam melaksanakan pelayanan untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya komitmen bersama para stakeholder, antara pimpinan dan jajarannya.
"Pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Perlu kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan akademisi, mitra pembangunan, BUMN, praktisi dan juga internal pemerintah," paparnya.
Dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Purn Tito Karnavian serta gubernur, wali kota dan bupati, MenPAN RB Azwar Anas meresmikan 12 MPP kab/kota dan melaunching website JIPPNas (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional).
Simak berita selengkapnya ...