Dugaan Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, Aktivis dan Praktisi Hukum: Demokrasi Jadi Rusak!

Dugaan Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, Aktivis dan Praktisi Hukum: Demokrasi Jadi Rusak! Pakar Hukum Tata Negara, Demas Brian Wicaksono.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo () yang diduga intervensi atau 'cawe-cawe' pada Pilpres 2024 menjadi diskusi hangat kalangan aktivis, akademisi hingga praktisi hukum. 

Mereka beranggapan, cawe-cawe itu lantaran demi putra sulungnya, Rakabuming Raka yang maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Subianto pada Pilpres 2024.

Bahkan cawe-cawe Presiden itu diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Mulai fakta putusan syarat Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Rakabuming Raka yang mendaftar sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Hal itu terungkap dalam bertema 'Cawe-cawe Presiden , Kemunduran atau kemajuan Demokrasi?' yang digelar Jaringan Diskusi Re-Publik secara daring pada Kamis (7/12/2023).

Narasumber berkompeten dihadirkan pada diskusi tersebut, di antaranya pakar Hukum Tata Negara Demas Brian yang juga Direktur Presisi (Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi). Kemudian Sunandiantoro, seorang advokat asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Selain keduanya, hadir dalam diskusi itu sejumlah aktivis Dewan Pengawal Reformasi (DPR), Aliansi ‘98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM; Pro Kader Lintas Mahasiswa (PROKLAMASI), dan Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia.

Dalam diskusi itu, awalnya mereka membicarakan pernyataan Presiden pada pertemuannya dengan para pemimpin redaksi media massa dan content creator di Istana Negara, Jakarta, Senin 29 Mei 2023.

“Kan sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu merupakan kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” sebut pada para awak media saat itu.

Menanggapi hal itu, Dr. Demas menegaskan cawe-cawe Presiden dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Ia merujuk pada beberapa fakta, di antaranya prahara di MK dan Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai Cawapres untuk mendampingi Capres Subianto.

“Menurut saya, perkataan Presiden yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 merupakan perbuatan tercela yang dapat berdampak buruk pada iklim demokrasi pada Pilpres 2024," kata Demas dikutip Jumat, 8 Desember 2023.

Demas melanjutkan, prahara MK yang terbukti salah satu pemohonnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin Kaesang (Anak Bungsu Presiden ).

Kemudian putusan MKMK yang membuktikan adik ipar yaitu Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dinyatakan bersalah melanggar etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

“Bahkan dalam perkembangannya melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 anak Sulung Presiden yaitu Rakabuming Raka maju sebagai Calon Wakil Presiden pada kontestasi Pilpres 2024, yang kini dikenal sebagai Anak Haram Konstitusi jika kita megutip tulisan pada laman berita Tempo,” Ungkap Demas saat menyampaikan materi pada disekusi tersebut.

Selanjutnya, Demas menerangkan dugaan cawe-cawe Presiden yang terstruktur, sistematis dan massif melalui lembaga negara.

“Seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tentu memiliki kekuasaan yang dapat dengan mudah menggunakan alat negara dalam hal memberikan privilege kepada anaknya yaitu Rakabuming Raka untuk memenangkan Kontestasi Pilpres 2024," papar Demas.

"Lebih detilnya silahkan saksikan chanel youtube Tempodotco, Bocor Alus Politk dengan judul Manuver Polisi dan Kejaksaan Memenangkan -,” lanjut Demas.

Sementara itu, advokat Sunandiantoro menyoroti cawe-cawe di Pilpres 2024 tidak hanya pada urusan hukum. Menurutnya, dugaan cawe-cawe itu dilakukan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun dalam bentuk sembako di beberapa daerah.

Pria yang juga menjadi Koordinator Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia ini mencontohkan kunjungan di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sebelumnya menjadi tempat kampanye dari pasangan Capres dan Cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Seperti ramai di berbagai media yang mengungkapkan adanya kampanye Ganjar Pranowo yang dibuntuti kunjungan kerja Presiden . Jika satu kali mungkin itu kebetulan, tapi jika terjadi beberapa kali tentu bukan hal yang wajar," ungkap Sunan.

Saat Ganjar Pranowo melaksanakan kampanye di Papua, lanjut Sunan, beberapa hari setelahnya (22/11) Presiden juga ke Papua dengan dalih meresmikan kampung nelayan serta membagikan bantuan pangan cadangan beras.

Kemudian ketika Ganjar Pranowo datang ke NTT, masih kata Sunan, beberapa hari kemudian Presiden juga hadir di NTT dengan alasan sama, yakni memberikan bantuan pangan.

“Presiden memang sedang gencar-gencarnya keliling ke daerah-daerah dalam rangka membagikan bantuan Pemerintah kepada masyarakat. Entah dengan dalih apapun tentu kita harus melihatnya sebagai perbuatan politik Bapak selaku orang tua dari Rakabuming Raka yang merupakan Calon Wakil Presiden," beber Sunan.

Karena itulah, Sunan meyakini bahwa melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Tentu patut kita menyatakan demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran,” pungkas Sunan menutup acara jaringan diskusi tersebut. (*)

Lihat juga video 'Sejumlah Pemuda di Pasuruan Dukung Muhaimin Maju Calon Presiden 2024':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO