Bentuk SPAB, Pemkot Kediri Bangun Ketangguhan dan Mitigasi Bencana di Sekolah

Bentuk SPAB, Pemkot Kediri Bangun Ketangguhan dan Mitigasi Bencana di Sekolah Kepala Pelaksana BPBD Indun Munawaroh bersama siswa SMAN 2 Kota Kediri. Foto: Ist.

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota Kediri melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) melibatkan seluruh pihak dari berbagai kalangan guna membangun ketangguhan serta mitigasi bencana.

Kali ini, giliran menyasar sekolah dan menyelenggarakan kegiatan pembentukan satuan pendidikan aman bencana () di .

Kepala Pelaksana Indun Munawaroh mengungkapkan dasar hukum pelaksanaan ini mengacu pada Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Dalam permendikbud tersebut dijelaskan tujuan pelaksanaan ialah untuk meningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan.

Menurut Indun, hingga tahun 2023, pihaknya telah merealisasikan pembentukan satuan pendidikan aman bencana () untuk 3 sekolah di Kota Kediri.

“Sesuai renstra atau rencana strategis untuk pembentukan satuan pendidikan aman bencana (), tiap tahunnya kita targetkan satu sekolah. Di Kota Kediri hingga tahun ini kita sudah membentuk di 3 sekolah, di antaranya SDN Betet 1, SMAN 5 Taruna Brawijaya, dan SMAN 2 Kediri,” terangnya.

Berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 8 hingga 19 Desember 2023, kegiatan dipandu oleh narasumber yang kompeten di bidang pemetaan, kebencanaan, dan izin lingkungan. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan , pihaknya juga mengundang semua satuan pendidikan di Kota Kediri melalui zoom meeting.

“Untuk tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan kita undang untuk mengikuti kegiatan kami melalui zoom meeting agar masing-masing sekolah mengetahui bagaimana membentuk dan cara mengkaji risiko kebencanaan yang ada di sekolahan secara mandiri,” tuturnya.

Ditanya perihal masuk dalam kurikulum sekolah, Indun mengutarakan masih berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Kota Kediri dan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

“Untuk bisa masuk kurikulum masih membutuhkan proses, karena masing-masing wilayah harus membentuk sekretaris bersama, namun kita mengupayakan agar program ini bisa masuk kurikulum,” ujarnya.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO