Bawaslu Mojokerto Gelar Pertemuan Ajak Insan Pers Saling Sinergi Demi Pemilu 2024

MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif publikasi dan dokumentasi pengawasan tahapan kampanye pemilu Tahun 2024, di Grand Whiz Hotel Trawas, Selasa ( 12/11/2023).

Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Mojokerto ini bertujuan untuk menciptakan kondusifitas pada Pemilu 2024. 

Baca Juga: Gelar FGD, KPU Kota Kediri Susun Laporan Evaluasi Pemilihan 2024

Di kesempatan ini, Bawaslu mengundang puluhan wartawan dari berbagai media cetak, TV maupun online yang bertugas di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini juga hadir dari Panwascam Se- Kabupaten Mojokerto, dan perwakilan dari Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto sebagai narasumber.

Kepala bidang kewaspadaan dan penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Roul Amrulloh, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 memerlukan adanya peran aktif partisipasi dari masyarakat.

Baca Juga: KPU Kabupaten Kediri Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024

Termasuk sinergitas, Bakesbangpol dengan KPU, Bawaslu dan Wartawan, semua bertujuan atau upaya masyarakat Indonesia agar bisa turut serta mensukseskan pemilu serentak di Tahun 2024.

Hadirnya teman media untuk menjembatani bersama rakyat untuk mengawasi pemilu bersama Bawaslu guna menegakkan keadilan pemilu.

Sedangkan, media adalah sumber informasi bagi masyarakat, dan turut membantu informasi yang benar guna turut menjaga stabilitas keamanan.

Baca Juga: Peringatan HPN 2025, PWI Jatim Gelar Jalan Sehat Bersama Wartawan di Taman Apsari

"Seperti diketahui, kehadiran media merupakan pilar ke 4 dalam demokrasi," kata Amrulloh.

Sementara ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal menyampaikan, bahwa peran media juga dibutuhkan dalam mensukseskan pemilu di Tahun 2024.

Dalam hal ini, media selain berfungsi sebagai sarana publikasi, juga sebagai alat kontrol sosial.

Baca Juga: Ketua Klub Dewa Panahan Bertekad Kembangkan Olahraga Memanah di Mojokerto

Sebab Bawaslu sendiri kadang bisa mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu setelah di muat di media.

Selanjutnya untuk dilakukan proses lanjutan. Persoalan dugaan itu masuk pidana Pemilu atau tidak.

"Sehingga, Bawaslu selain menggandeng KPU dan Gakkumdu ( Penegakan Hukum Terpadu) juga bersinergi dengan awak media," tutupnya. (ris/van)

Baca Juga: Hearing Komisi I DPRD Mojokerto: Polemik Aturan Pemberhentian 3 Kasun Desa Wotanmasjedong

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News