Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Firli Bahuri usai dilantik sebagai ketua KPK di istana presiden Jakarta, Jumat (20/12/2019). Foto: Antara/detik.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ternyata tatanan negara - di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak mengalami kerusakan parah. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu institusi negara yang semula berperan sangat strategis dalam pemberantasan korupsi, dilumpuhkan oleh Jokowi. Padahal KPK merupakan anak kandung reformasi. Bahkan KPK didirikan lantaran kepolisian dan kejaksaan dianggap tak memadai dalam upaya pemberantasan korupsi.
Belum lagi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurut majalah Tempo melahirkan “anak haram konstitusi” yaitu Cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
BACA JUGA:
- Projo Sampang Kawal Pembangunan 2 Jalan Poros Kabupaten Senilai Rp91 Miliar
- Besok, Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah di Banyunwangi
- Jokowi Gelar Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Istana, Sejumlah Menteri Saling Tebak Skor
- Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Ahok Layak Maju di Pilgub Sumut 2024
Majalan Tempo bahkan kini memberikan julukan baru pada Jokowi. Yaitu sebagai presiden paling jago dalam melemahkan KPK.
“Dalam hal melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo memang jagonya,” tulis opini Majalah Tempo edisi 18-24 Desember 2023.
Menurut catatan Tempo, berkali-kali pemeritah dan DPR berusaha merevisi Undang-Undang KPK sejak 2010. Baru pada akhir periode pertama pemerintahan Jokowi sukses melemahkan KPK. Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 disahkan DPR pada 17 September 2019 dengan mengabaikan penolakan publik secara yang masif. Bahkan, ironisnya, Undang-Undang itu hanya dibahas dua pekan.
“Sejak itulah independensi KPK hilang,” tulis Tempo.
Lembaga anti rusuah itu berada di bawah presiden dengan anggota Dewan Pengawas KPK dipilih oleh kepala pemerintahan. Gilanya, para penyidiknya pun jadi aparatur sipil negara.
“Pengajuan Firli Bahuri sebagai calon Ketua KPK semakin membuktikan pelemahan itu,” tulis Tempo lagi.
Firli adalah jenderal polisi yang banyak melakukan pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK pada 2018-2019.
Menurut Tempo, keinginan melemahkan KPK datang dari Jokowi sendiri. Ia menganggap KPK terlalu kuat sehingga mengganggu pembangunan. Menurut dia, banyak program kepala daerah macet karena diawasi KPK. Waktu itu KPK baru saja menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur yang memakai dana otonomi khusus.
