Fajar: Putusan DKPP Terhadap KPU Sama dengan Somasi

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Bidang Hukum & HAM DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik, Andi Fajar Yulianto, menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran etik KPU karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Menurutnya, putusan DKPP tak akan mempengaruhi status Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

"Gibran tetap melenggang menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo," ucap Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Senin (5/2/2024).

Setelah mencermati putusan DKPP RI yang terdiri dari 10 item, Fajar menyebut tidak ada satu item pun yang mempunyai kekuatan eksekutorial, kecuali hanya berupa peringatan keras.

"Peringatan keras sama bobotnya dengan sebuah somasi atau teguran hukum yang sama sekali tidak berimplikasi secara langsung untuk membatalkan atau mendiskulifikasikan Gibran sebagai cawapres dalam pemilu 2024," tutur Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana (FT) ini.

Menurutnya, sebuah dokumen teguran hukum tidak bisa disandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan binding sebagaimana perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.

"Sehingga, putusan DKPP itu sifatnya hanya peringatan keras atau sebuah upaya pembinaan dan penasihatan agar KPU bekerja lebih profesional," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memutuskan bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan komisioner lain melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Sebab, KPU belum mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XX/2023.

Karena itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan komisioner lain. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News