SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Plh Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Sidoarjo. Bersama Forkopimda Jatim, ia meninjau langsung logistik Pemilu 2024 di Kantor Kecamatan Buduran, Selasa (13/2/2024).
Kedatangannya juga didampingi Ketua KPU Jatim dan Ketua Banwaslu Jatim. Saat tiba di Kantor Kecamatan Buduran, rombongan pejabat itu disambut Wakil Bupati Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816/Sidoarjo, Kajari Sidoarjo, KPU Sidoarjo, dan Ketua Bawaslu Sidoarjo.
Baca Juga: NasDem Sidoarjo Salurkan 4.369 Beasiswa PIP Jalur Aspirasi
Adhy mengatakan, kedatangannya untuk memastikan logistik Pemilu 2024 yang dilaksanakan besok terpenuhi. Pihaknya juga ingin memastikan pendistribusian semua logistik Pemilu 2024 berjalan lancar, mulai dari surat suara, kotak suara maupun formulir dapat terkirim di masing-masing desa atau kelurahan sebelum didistribusikan ke setiap TPS.
“Kami tadi juga menanyakan dari sisi prosedur ke Bawaslu bahwa semua sudah sesuai dan akan ada pengawalan sampai pada TPS dan malam pun akan ada pemantauan,” ujarnya.
Ia pun memastikan jumlah logistik pemilu di seluruh Jawa Timur tidak ada yang kurang, sudah lengkap sebelum bergeser ke desa atau kelurahan. Selain itu, pihaknya juga bakal mengantisipasi bencana pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Predator Anak Ditangkap di Sidoarjo
“Kita nanti juga antisipasi tempat TPS nya di tempat yang aman dan juga ada skema jika misalnya terjadi bencana, BPBD telah siapkan tempat-tempat tertentu,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Adhy juga sempat menyinggung soal netralitas ASN merupakan harga mati dan sudah tidak bisa ditawar lagi. Katanya, netralitas ASN dalam Pemilu menjadi salah satu faktor pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan kondusif.
Karena itu, ia meminta kesepakatan netralitas ASN yang telah dilakukan bersama pimpinan daerah di Jawa Timur harus dijaga. Ditegaskan pula, jika melihat hasil evaluasi Pemilu 2019 lalu, salah satu pemicu situasi kurang kondusif karena netralitas ASN yang berpihak.
Baca Juga: Penasihat Hukum Terdakwa Kasus Pemotongan Insentif ASN BPPD Sidoarjo Minta APH Proses Pihak Terkait
"Kami berkali-kali bersepakat dengan seluruh bupati, walikota, seluruh Sekda, Forkopimda menyatakan bahwa kita harus netral,” pungkasnya. (sta/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News